Pemkab Gelar Rembuk Santri Banyuwangi, Dorong Pelatihan Softskill Digital

BANYUWANGI — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar forum Rembuk Santri pada Selasa, 20 Oktober 2026 di aula Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi santri sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang inklusif.

Forum, peserta, dan tujuan

Forum dihadiri sekitar 50 santri dari 15 pondok pesantren di Banyuwangi. Acara memberi ruang bagi santri untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, dan harapan secara langsung kepada pemerintah daerah.

Penyelenggara berharap hasil pertemuan dapat menjadi bahan konkret bagi kebijakan yang memperluas kesempatan berkarir serta pengembangan kompetensi lulusan pesantren.

Isu yang dibahas

Para peserta mendiskusikan beberapa isu sosial dan internal pesantren. Topik utama meliputi:

• Fenomena sound horeg dan pengaturan hiburan
• Bahaya narkoba di kalangan pemuda
• Bullying dan kekerasan dalam lingkungan pesantren
• Harapan terhadap peran kyai dan pendamping santri

Usulan konkret dari santri

Beberapa usulan mengemuka untuk menjawab tantangan zaman. Elsya Putri Natalia Saputro, santri Pondok Pesantren Adz-dzikra yang tengah kuliah, menekankan kebutuhan penguatan kompetensi digital.

“Santri kerap dinilai ketinggalan zaman dan gagap teknologi. Maka, kami berharap agar pemkab memberikan pendampingan dan pelatihan softskill berbasis digital bagi para santri. Karena di zaman yang serba digital ini, skill tersebut sangat kita butuhkan,”

M. Ibrahim Al Hafidi mengusulkan aturan yang jelas terkait fenomena sound horeg.

“Harus ada ketentuan hukun dan aturan yang jelas. Sehingga adanya fenomena ini tidak mengganggu, melainkan bisa menjadi ajang hiburan yang mendidik, serta memberikan dampak ekonomi bagi warga,”

Selain itu, ada dorongan memperkuat fungsi kyai dan pendamping kamar agar mampu merangkul santri dan mencegah tindak kekerasan serta bullying di pesantren.

Respons Pemkab dan langkah lanjutan

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan dukungan terhadap forum sebagai bagian dari proses kebijakan partisipatif. Ia menyoroti keterbatasan kesempatan santri di ranah strategis.

“Kami melihat bahwa selama ini belum banyak santri yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara luas. Jumlah santri yang mampu meniti karier di bidang strategis juga masih terbatas,”

Sementara itu, perwakilan pemerintah menegaskan bahwa forum memberi ruang bagi santri untuk speak-up dan mengungkapkan kendala agar dapat dicari solusi bersama.

“Lewat forum ini, kami berikan ruang kepada para santri untuk speak-up, mengungkapkan uneg-uneg, serta harapan mereka. Sehingga, pemerintah daerah tahu apa yang sebenarnya menjadi kendala untuk kemudian kita carikan solusinya,” lanjut Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD itu.

Pemkab juga rutin menggelar forum aspirasi lain seperti Rembuk Lansia, Rembuk Anak, Rembuk Disabilitas, dan Rembuk Perempuan untuk memastikan kebijakan daerah responsif terhadap kebutuhan warga.

Narasumber

Forum menghadirkan beberapa narasumber dari kalangan pesantren, antara lain Dr. Endi Fadlullah (Ponpes Bustanul Makmur), Ning Atina Balqis Iskandar (Ponpes Darussalam Blokagung), dan Ustadz Ghifari Miqdad Al-ghifari (Ponpes Daar Al Ihsan Mabadiul Ihsan Karangdoro).

Rekomendasi yang lahir dari forum akan menjadi bahan pertimbangan Pemkab dalam merumuskan program dan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi santri di Banyuwangi.