OJK Perkuat BPR/BPRS agar Lebih Tangguh Dukung UMKM Daerah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) agar lebih tangguh dan mampu memperluas akses pembiayaan kepada UMKM di daerah. Langkah ini dirumuskan lewat Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024–2027, kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, pada 2 Juni 2026.
Tantangan yang Dihadapi Industri
Dian mengatakan industri BPR dan BPRS menghadapi tekanan dari dinamika ekonomi global serta percepatan perkembangan teknologi keuangan. Perubahan perilaku masyarakat terhadap layanan keuangan juga menuntut adaptasi cepat.
Akibatnya, persaingan penyaluran kredit untuk segmen mikro dan kecil kian ketat. OJK menilai perlunya penguatan struktur agar institusi lokal ini tetap relevan dan berdaya saing.
Roadmap 2024–2027: Tujuan dan Arah Kebijakan
Roadmap 2024–2027 dibuat sebagai acuan penguatan industri agar berintegritas, tangguh, dan lebih kontributif bagi perekonomian daerah. Dokumen ini fokus pada perbaikan tata kelola, peningkatan modal, serta ekspansi layanan digital.
"Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan," ujar Dian Ediana Rae, 2 Juni 2026.
Upaya lain termasuk dorongan konsolidasi untuk membentuk entitas yang lebih solid dan efisien dalam menjalankan fungsi intermediasi kepada UMKM.
Kinerja Industri hingga Maret 2026
OJK mencatat kinerja industri BPR dan BPRS menunjukkan tren positif per Maret 2026. Beberapa indikator utama mengalami pertumbuhan, menunjukkan daya tahan sektor ini.
| Indikator | Nilai (Maret 2026) | Perubahan YoY |
|---|---|---|
| Total Aset | Rp236,69 triliun | +3,70% |
| Penyaluran Kredit/Pembiayaan | Rp176,96 triliun | +2,83% |
| Dana Pihak Ketiga (DPK) | Rp165,49 triliun | +3,16% |
| Rasio Kecukupan Modal (CAR) Agregat | 27,20% | — |
| Porsi Kredit untuk UMKM | 50,07% | — |
Konsolidasi untuk Penguatan
Selain penguatan modal dan tata kelola, OJK mendorong konsolidasi. Hingga April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS disetujui untuk bergabung menjadi 18 entitas.
Langkah konsolidasi diharapkan menghasilkan bank yang lebih besar dan efisien, sehingga mampu meningkatkan layanan pembiayaan UMKM di tingkat daerah.
Dengan bekal roadmap dan proses konsolidasi, OJK berharap industri BPR dan BPRS dapat memperbesar kontribusi terhadap perekonomian daerah dan mendukung daya saing nasional secara berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...