Revisi UU P2SK Masuki Tahap Akhir, DPR Targetkan Paripurna
DPR sedang menuntaskan revisi Undang-Undang P2SK dan menargetkan pembahasan rampung sebelum dibawa ke rapat paripurna. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan proses finalisasi berlangsung pada 2-3 Juni 2026 untuk menyelaraskan aturan di sektor keuangan dan menghindari kekosongan hukum pasca-pembentukan Danantara.
Proses finalisasi dan jadwal
Dasco menyebut Komisi XI bersama pemerintah dan Koordinator Ekonomi Keuangan masih melakukan penyempurnaan teknis. Tahap akhir pembahasan dijadwalkan berlanjut pada Rabu, 3 Juni 2026, sebelum diserahkan ke pimpinan DPR untuk diparipurnakan.
Kami bersama pimpinan Komisi XI dengan Koordinator Ekonomi Keuangan sedang memfinalisasi UU P2SK
Alasan percepatan dan harmonisasi aturan
Percepatan dianggap penting untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum setelah pembentukan Danantara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan perubahan aturan terkait BUMN. Menurut Dasco, beberapa ketentuan lama belum selaras dengan aturan baru sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih.
Untuk itu, DPR menilai perlu adanya harmonisasi aturan melalui skema omnibus law yang mencakup sejumlah regulasi penting
Rangka aturan yang perlu disinkronkan
Dasco menyebut sejumlah undang-undang yang perlu disinkronkan sebagai bagian dari harmonisasi. Di antaranya:
- UU Keuangan Negara
- UU Perbendaharaan Negara
- UU Kekayaan Negara
- Pemisahan aturan untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Isu utama: posisi Menteri Keuangan
Salah satu titik yang memerlukan penyesuaian adalah pengaturan posisi Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN. Menurut Dasco, aturan terbaru tidak lagi mencantumkan ketentuan tersebut, namun sejumlah regulasi lama masih menetapkannya. Karena itu, harmonisasi dianggap perlu agar tidak ada aturan yang berjalan sendiri-sendiri.
Ini harus diselesaikan agar undang-undang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terharmonisasi secara menyeluruh
Dampak yang diharapkan
Dasco berharap finalisasi revisi UU P2SK menjadi landasan penguatan sektor keuangan nasional. Rancangan itu diharapkan mendukung stabilitas ekonomi dan memperbaiki tata kelola BUMN melalui kepastian aturan yang lebih jelas dan terintegrasi.
Selanjutnya, setelah finalisasi internal di Komisi XI, langkah berikutnya adalah pembahasan di tingkat pimpinan DPR dan penjadwalan paripurna untuk pengesahan atau pengiriman ke tahapan selanjutnya sesuai mekanisme DPR.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...