Kepala KSP Dipanggil Wapres Gibran Bahas Perbaikan MBG
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dipanggil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 19 Mei 2026. Pertemuan berlangsung di kantor KSP dan fokus pada perbaikan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan dan arahan Wapres
Dudung menyatakan Wapres meminta langkah konkret untuk memperbaiki persoalan di BGN. Dalam pertemuan itu, Gibran menekankan pentingnya melibatkan pakar gizi yang kompeten untuk memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program.
"Saya dipanggil oleh Wapres, jadi bagaimana perbaikan masalah BGN. Sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar betul-betul menguasai dapur sehingga perbaikan ke depannya masalah BGN,"
Pertemuan dengan Kepala BGN
Selain bertemu Wapres, Dudung juga menerima Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, di kantornya. Dadan memberikan laporan mengenai kinerja BGN dan mekanisme kerja yang sedang berjalan.
Dalam rapat tersebut, Dudung memberikan pesan tegas agar tidak ada praktik yang merugikan penerima manfaat MBG.
"Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titip atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,"
Pengawasan KSP terhadap program MBG
Dudung menyatakan KSP akan mengawal pelaksanaan program MBG, yang disebutnya sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Pengawasan diarahkan untuk memastikan tujuan program tercapai, utamanya pemenuhan gizi anak.
Menurut Dudung, KSP siap memantau agar distribusi manfaat berjalan transparan dan akuntabel. BGN bahkan meminta bantuan KSP untuk pengawasan karena cakupan penerima manfaat cukup besar.
Sinergi dan harapan ke depan
Dudung menyambut baik sinergi antara KSP dan BGN. Ia berharap perbaikan yang diinisiasi memberikan dampak nyata bagi anak-anak dan rumah tangga yang menerima MBG.
"Alhamdulillah kita sinergi dengan BGN, dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak, ini akan ditingkatkan kembali. Mudah-mudahlah ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung, karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak,"
Dengan pengawasan intensif dari KSP dan keterlibatan pakar, Pemerintah menargetkan perbaikan cepat pada mekanisme BGN dan pelaksanaan MBG. Langkah-langkah konkret dan audit pelaksanaan kemungkinan akan menjadi tindak lanjut dalam beberapa waktu mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mahasiswa Dorong Penguatan Pasal 33 UUD 1945 di Tengah Tantangan Ekonomi
Aliansi Mahasiswa Menjawab mendesak penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 lewat enam poin sikap, dari tat...
KLH Kerahkan Drone Thermal Pantau Kebakaran TPA Jatiwaringin
KLH menurunkan drone thermal sejak 4 Juli 2026 untuk mendeteksi titik api tersembunyi di kebakaran TPA Jatiw...
Kementan Alokasikan AUTP untuk 100 Ribu Hektare Padi 2026
Kementan alokasikan AUTP untuk 100.000 ha padi 2026; premi 3% dengan subsidi 80%, klaim saat kerusakan ≥75%.
Kemenhub Targetkan Tol Prambanan-Purwomartani Operasi Lebaran 2027
Kemenhub menargetkan Jalan Tol Prambanan-Purwomartani beroperasi pada Lebaran 2027 untuk mengurai kepadatan...
Komisi V Minta Kemenhub Utamakan Keselamatan dalam Anggaran 2027
Komisi V DPR minta Kemenhub prioritaskan keselamatan dalam anggaran 2027 senilai sekitar Rp28,3 triliun untu...
PPPA, BPS dan PNM Perkuat Sensus Ekonomi 2026 untuk Perempuan Mekaar
PPPA, BPS, dan PNM mengintensifkan Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan pelaku usaha perempuan Mekaar dan mem...