Wamentan: Prabowo Bentuk BUMN Khusus Ekspor untuk Kikis Feodalisme

Wakil Menteri Pertanian Sudaryonomenghilangkan praktik feodalisme melalui pembentukan BUMN Khusus Ekspor. Pernyataan disampaikan di ICE BSD, Tangerang, dan menegaskan kebijakan ini dimaksudkan untuk mengamankan devisa hasil ekspor.

Alasan pembentukan BUMN Khusus Ekspor

Presiden Prabowo mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor sumber daya alam. Menurutnya, semua penjualan SDA seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan besi fero alloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.

"Untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini pemerintah yang saya pimpin menerbitkan PP tentang tata kelola ekspor SDA. Penerbitan PP ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam kita,"

Praktik yang diduga merugikan negara

Sudaryono memaparkan beberapa praktik yang menjadi alasan kebijakan ini. Praktik itu antara lain transfer pricing—pengiriman barang ke perusahaan afiliasi luar negeri dengan harga dipreteli—serta under invoicing yang menurunkan nilai dan volume pelaporan.

"Ya, tentu saja itu sebuah langkah yang memang barangkali diperlukan. Dimana, sejauh inikan ada praktik-praktik yang diduga gitu,"

Menurutnya, pola itu terlihat selama lebih dari 20 tahun dan menyebabkan aliran devisa tidak kembali ke Indonesia sebagaimana mestinya.

Dampak pada cadangan devisa

Sudaryono mencontohkan ketidaksesuaian antara ekspor dan akumulasi cadangan devisa. Secara sederhana, jika negara mengekspor lebih banyak daripada impor, mestinya ada akumulasi devisa dari tahun ke tahun.

"Pada kenyataannya, lebih dari 70 miliar US Dolar, artinya harusnya ada sekitar 360 sekian miliar dolar, ternyata yang kemudian tersisa hanya 70-an miliar US Dolar,"

Ia menekankan hilangnya selisih devisa ini setara dengan praktik kolonial.

"Kalau kita ekspor sumber daya alam kita, kemudian uangnya tidak kembali ke Indonesia, itu kan enggak ada bedanya dengan katakanlah dengan VOC... Dulu ngambil rempah-rempah kita, dibawa ke negeri Belanda, duitnya dipakai membangun Amsterdam,"

Respon terhadap kebijakan dan implementasi

Sudaryono menyambut kebijakan ini sebagai langkah strategis yang membutuhkan keberanian. Ia menilai biaya operasional pembentukan BUMN Khusus Ekspor tidak sebanding dibandingkan jumlah devisa yang harus diselamatkan.

"Kita tidak bisa melihat poin per poin, 'oh biayanya segini misalnya', tapi kita lihat biaya dibandingkan dengan jumlah dari sumber daya uang yang harusnya menjadi haknya bangsa kita,"

Lebih lanjut, langkah ini diharapkan menjadi "marketing facility" untuk memperkuat pengawasan, memantau praktik under invoicing dan transfer pricing, serta menghentikan pelarian devisa hasil ekspor.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan agar hasil ekspor SDA benar-benar memberi manfaat luas bagi rakyat Indonesia, melalui akumulasi devisa yang tinggal dan diinvestasikan di dalam negeri.