Kemenhub Tuntas Evaluasi Kecelakaan Kereta Bekasi, Ini Hasilnya

Kementerian Perhubungan menyelesaikan evaluasi keselamatan pascakecelakaan kereta di Bekasi Timur, Jawa Barat. Pengumuman dilontarkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 21 Mei 2026. Evaluasi bertujuan memperkuat aspek operasional, prasarana, dan koordinasi antarpemangku kepentingan agar pelayanan kereta kembali aman.

Ruang lingkup evaluasi

Kemenhub menyatakan evaluasi menyeluruh mencakup beberapa aspek teknis dan non-teknis. Pemeriksaan meliputi kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, serta prosedur darurat dan manajemen risiko. Penilaian juga menitikberatkan pada kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan perlintasan sebidang.

"Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh. Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang,"

Penanganan korban dan proses investigasi

Pemerintah memastikan penanganan korban dan pemulihan operasional dilakukan secara menyeluruh. Upaya ini melibatkan berbagai instansi sehingga pelayanan publik dapat segera pulih dengan aman.

Dalam proses investigasi, Kemenhub menghormati tugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan mendukung agar pemeriksaan berlangsung independen, profesional, serta transparan berdasarkan data dan fakta.

"Sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek. Sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan,"

Koordinasi lintas instansi

Penanganan pascakejadian dikoordinasikan Kemenhub dengan sejumlah pihak. Instansi yang terlibat antara lain:

• KNKT
• KAI dan KCI
• Polri
• Basarnas
• Pemerintah daerah dan pihak terkait lain

Tren kecelakaan perlintasan dan anggaran

Kemenhub mencatat penurunan kejadian kecelakaan pada perlintasan sebidang. Dari 337 kejadian pada 2024, turun menjadi 291 kejadian sepanjang 2025. Hingga 1 Mei 2026, angka tercatat 102 kejadian secara nasional.

Pemerintah menilai penurunan ini menunjukkan langkah penguatan keselamatan mulai berdampak pada masyarakat.

Sebagai respons jangka panjang, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk meningkatkan keselamatan dan membangun infrastruktur perlintasan kereta api. Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pembangunan flyover di Bekasi sebagai solusi permanen untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kepadatan lalu lintas.

Implikasi dan langkah ke depan

Evaluasi Kemenhub menegaskan bahwa perbaikan keselamatan bukan hanya soal infrastruktur. Perbaikan prosedur operasional, penguatan SDM, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci implementasi. Pemerintah akan melanjutkan monitoring dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis untuk menekan angka kecelakaan.