Kementerian HAM Buka Beasiswa Peliputan Isu HAM Sepanjang 2026

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka program beasiswa peliputan untuk jurnalis sepanjang 2026. Program ini memberikan ruang bagi wartawan mengusulkan tema liputan terkait hak asasi manusia untuk berbagai platform media di Indonesia. Pendaftaran dan seleksi rencananya melibatkan Dewan Pers, tokoh media, serta pegiat HAM.

Siapa yang bisa mengajukan dan bagaimana mekanismenya

Program ditujukan untuk jurnalis aktif dari media daring, televisi, radio, cetak, dan foto. Peserta dapat mengajukan ide tema peliputan yang dianggap relevan dengan persoalan HAM di lapangan. Kementerian memberi kebebasan penuh kepada pewarta untuk merancang pendekatan dan fokus liputan.

• Media daring
• Televisi
• Radio
• Cetak
• Fotografi jurnalistik

Proses seleksi dan mitra penilaian

Usulan karya jurnalistik akan diseleksi secara kolaboratif. Dewan Pers akan bekerja bersama tokoh media dan pegiat HAM untuk menilai kualitas, relevansi, dan dampak tematik. Karya terpilih mendapat dukungan peliputan dari Kementerian selama tahun berjalan.

Contoh tema yang direkomendasikan

Kementerian mendorong liputan mendalam pada isu pembangunan dan persoalan sosial yang memiliki dimensi HAM. Topik seperti akses layanan dasar, relokasi pembangunan, perlindungan kelompok rentan, dan hak atas lingkungan hidup disebut layak mendapat perhatian jurnalistik.

"Kami mengajak para Jurnalis untuk mengerjakan peliputan tentang HAM melalui program beasiswa peliputan. Jadi program ini membuka kesempatan teman-teman Jurnalis mengusulkan tema peliputan HAM untuk media online, televisi, radio hingga media foto," kata Thomas Harming Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media.

"Kami mempersilakan rekan-rekan Jurnalis mengusulkan temanya untuk berbagai platform media. Program beasiswa peliputan Kementerian HAM membuka kesempatan jurnalis mengangkat berbagai persoalan hak asasi manusia di Indonesia," ujar Thomas.

Dampak dan prospek peliputan

Dukungan beasiswa diharapkan memperkuat produksi laporan mendalam tentang isu HAM yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selain memperkaya pemberitaan publik, program ini berpotensi mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap pelanggaran dan tantangan HAM di wilayah terdampak.

Ke depan, Kementerian menargetkan pelaksanaan berkelanjutan sepanjang 2026 dengan evaluasi berkala terkait kualitas karya dan jangkauan publik. Jurnalis yang berminat dianjurkan menyiapkan proposal tematik yang konkret dan berbasis data.