Pemerintah Alokasikan Rp4 T untuk Keselamatan Perlintasan Kereta
Pemerintah menganggarkan sekitar Rp4 triliun untuk meningkatkan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan kereta api, termasuk persetujuan pembangunan flyover di Bekasi. Keputusan itu diumumkan bersamaan rangkaian kebijakan yang diumumkan Kementerian Perhubungan dan PT KAI pada Mei 2026 sebagai upaya menekan risiko kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
Langkah konkret dan waktu pelaksanaan
Rencana ini dipertegas dalam sejumlah pertemuan resmi. Menteri Perhubungan menyampaikan komitmen penanganan keselamatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR pada 21 Mei 2026. Sebelumnya, Kemenhub bersama PT KAI dan instansi terkait menggelar Kick Off penanganan perlintasan sebidang pada 5 Mei 2026.
"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi, setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya,"
Rincian anggaran dan prioritas
Pemerintah menetapkan 1.638 lokasi perlintasan sebidang sebagai prioritas peningkatan fasilitas keselamatan. Total investasi untuk lokasi prioritas tercatat sebesar Rp842,48 miliar. Komponen utama anggaran meliputi kebutuhan petugas penjaga, pembangunan pos jaga, serta fasilitas mekanikal dan elektrikal.
| Komponen | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Petugas penjaga perlintasan | 603.900.000.000 |
| Pembangunan pos jaga | 158.100.000.000 |
| Fasilitas mekanikal & elektrikal | 60.900.000.000 |
Penutupan perlintasan berisiko
Dari evaluasi nasional, pemerintah menyepakati penutupan 172 perlintasan sebidang yang dinilai bermasalah. Kriteria penutupan utama adalah lebar jalan di bawah 2 meter, yang dinilai berisiko tinggi bagi pengguna jalan dan operasional kereta.
Data perlintasan nasional
Saat ini Indonesia memiliki 3.674 perlintasan sebidang, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 tidak terdaftar. Selain penutupan, pemerintah menargetkan peningkatan fasilitas seperti petugas penjaga, pos jaga, alat komunikasi, dan perlengkapan keselamatan lainnya pada lokasi prioritas.
Langkah pembangunan flyover di Bekasi juga masuk rencana jangka panjang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan. Ke depan, pemerintah menyatakan akan memonitor pelaksanaan rekomendasi secara terukur dan memastikan tindak lanjut dari setiap temuan keselamatan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Jasa Marga Lanjutkan Pemeliharaan Tol Cipularang–Padaleunyi
Jasa Marga melanjutkan pemeliharaan Tol Cipularang–Padaleunyi pada 5–11 Juli 2026, mencakup rekonstruksi, ma...
KLH Sanksi Administrasi atas Kebakaran TPA Jatiwaringin
KLH akan sanksi administrasi TPA Jatiwaringin karena kelalaian; pengawasan dimulai 1 Agustus 2026 dan rehabi...
Tokopedia Bantah PHK, Terapkan Internal Mobility dan Buka 100+ Posisi
Tokopedia tegas: bukan PHK, melainkan penataan tenaga kerja lewat internal mobility dan buka lebih dari 100...
Pelita Air dan BNI Tawarkan Diskon Tiket Domestik hingga Rp360.000
Pelita Air dan BNI beri diskon tiket domestik hingga Rp360.000, pembelian 4–31 Juli 2026 untuk terbang 6 Jul...
Indonesia dan Singapura Sepakati Jaga Keamanan Selat Malaka
Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat keamanan Selat Malaka pada pertemuan Leaders' Retreat 6 Juli 2026...
TransNusa Buka Rute Jakarta–Bangkok dan Bali–Wakatobi
TransNusa buka rute Jakarta–Bangkok per 6 Agustus 2026 dan dua rute Denpasar ke Wakatobi dan Waingapu pada J...