Pemerintah Alokasikan Rp4 T untuk Keselamatan Perlintasan Kereta
Pemerintah menganggarkan sekitar Rp4 triliun untuk meningkatkan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan kereta api, termasuk persetujuan pembangunan flyover di Bekasi. Keputusan itu diumumkan bersamaan rangkaian kebijakan yang diumumkan Kementerian Perhubungan dan PT KAI pada Mei 2026 sebagai upaya menekan risiko kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
Langkah konkret dan waktu pelaksanaan
Rencana ini dipertegas dalam sejumlah pertemuan resmi. Menteri Perhubungan menyampaikan komitmen penanganan keselamatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR pada 21 Mei 2026. Sebelumnya, Kemenhub bersama PT KAI dan instansi terkait menggelar Kick Off penanganan perlintasan sebidang pada 5 Mei 2026.
"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi, setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya,"
Rincian anggaran dan prioritas
Pemerintah menetapkan 1.638 lokasi perlintasan sebidang sebagai prioritas peningkatan fasilitas keselamatan. Total investasi untuk lokasi prioritas tercatat sebesar Rp842,48 miliar. Komponen utama anggaran meliputi kebutuhan petugas penjaga, pembangunan pos jaga, serta fasilitas mekanikal dan elektrikal.
| Komponen | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Petugas penjaga perlintasan | 603.900.000.000 |
| Pembangunan pos jaga | 158.100.000.000 |
| Fasilitas mekanikal & elektrikal | 60.900.000.000 |
Penutupan perlintasan berisiko
Dari evaluasi nasional, pemerintah menyepakati penutupan 172 perlintasan sebidang yang dinilai bermasalah. Kriteria penutupan utama adalah lebar jalan di bawah 2 meter, yang dinilai berisiko tinggi bagi pengguna jalan dan operasional kereta.
Data perlintasan nasional
Saat ini Indonesia memiliki 3.674 perlintasan sebidang, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 tidak terdaftar. Selain penutupan, pemerintah menargetkan peningkatan fasilitas seperti petugas penjaga, pos jaga, alat komunikasi, dan perlengkapan keselamatan lainnya pada lokasi prioritas.
Langkah pembangunan flyover di Bekasi juga masuk rencana jangka panjang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan. Ke depan, pemerintah menyatakan akan memonitor pelaksanaan rekomendasi secara terukur dan memastikan tindak lanjut dari setiap temuan keselamatan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Korban Gempa M7,7 NTT Bertambah Jadi 83 Orang
BNPB: korban gempa M7,7 di NTT naik jadi 83 jiwa per 21 Agustus 2026; pengungsi 110.785 dan ribuan rumah rus...
Henriette Ajak Anak Muda Perkuat Literasi Keagamaan
Henriette Hutabarat mengajak generasi muda memperkuat literasi keagamaan lewat media sosial untuk menjaga pe...
Pemerintah Targetkan 8 Juta Sertifikat Tanah Gratis dalam 3 Tahun
Pemerintah targetkan 8 juta sertifikat tanah gratis selama tiga tahun untuk warga berpenghasilan rendah, dim...
Amran Pastikan Stok Beras untuk Pengungsi Gempa NTT Aman
Amran jamin pasokan beras untuk pengungsi gempa NTT: 6.000 ton siap didistribusikan, cadangan 39.000 ton, ke...
TNI AL Kerahkan Helikopter untuk Percepat Bantuan Gempa NTT
TNI AL menurunkan helikopter Bell-412 untuk percepat distribusi 400 kg bantuan pangan ke korban gempa di NTT...
Pertamina: Layanan Energi di Flores Kembali Normal Usai Gempa
Pertamina menyatakan layanan energi di Pulau Flores sudah pulih pasca gempa M7,7; SPBU, agen LPG, dan avtur...