Pemerintah Alokasikan Rp4 T untuk Keselamatan Perlintasan Kereta
Pemerintah menganggarkan sekitar Rp4 triliun untuk meningkatkan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan kereta api, termasuk persetujuan pembangunan flyover di Bekasi. Keputusan itu diumumkan bersamaan rangkaian kebijakan yang diumumkan Kementerian Perhubungan dan PT KAI pada Mei 2026 sebagai upaya menekan risiko kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
Langkah konkret dan waktu pelaksanaan
Rencana ini dipertegas dalam sejumlah pertemuan resmi. Menteri Perhubungan menyampaikan komitmen penanganan keselamatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR pada 21 Mei 2026. Sebelumnya, Kemenhub bersama PT KAI dan instansi terkait menggelar Kick Off penanganan perlintasan sebidang pada 5 Mei 2026.
"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi, setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya,"
Rincian anggaran dan prioritas
Pemerintah menetapkan 1.638 lokasi perlintasan sebidang sebagai prioritas peningkatan fasilitas keselamatan. Total investasi untuk lokasi prioritas tercatat sebesar Rp842,48 miliar. Komponen utama anggaran meliputi kebutuhan petugas penjaga, pembangunan pos jaga, serta fasilitas mekanikal dan elektrikal.
| Komponen | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Petugas penjaga perlintasan | 603.900.000.000 |
| Pembangunan pos jaga | 158.100.000.000 |
| Fasilitas mekanikal & elektrikal | 60.900.000.000 |
Penutupan perlintasan berisiko
Dari evaluasi nasional, pemerintah menyepakati penutupan 172 perlintasan sebidang yang dinilai bermasalah. Kriteria penutupan utama adalah lebar jalan di bawah 2 meter, yang dinilai berisiko tinggi bagi pengguna jalan dan operasional kereta.
Data perlintasan nasional
Saat ini Indonesia memiliki 3.674 perlintasan sebidang, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 tidak terdaftar. Selain penutupan, pemerintah menargetkan peningkatan fasilitas seperti petugas penjaga, pos jaga, alat komunikasi, dan perlengkapan keselamatan lainnya pada lokasi prioritas.
Langkah pembangunan flyover di Bekasi juga masuk rencana jangka panjang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan. Ke depan, pemerintah menyatakan akan memonitor pelaksanaan rekomendasi secara terukur dan memastikan tindak lanjut dari setiap temuan keselamatan.
Berita Terkait
DPR Apresiasi Pembebasan WNI Aktivis Kemanusiaan dari Israel
DPR menyambut pembebasan aktivis kemanusiaan Indonesia yang ditahan, memuji peran Kemenlu dan bantuan Turki...
Menkomdigi Prihatin, Pemerintah Siapkan Perlindungan untuk UMKM Digital
Menkomdigi dan Kementerian UMKM kolaborasi untuk menegakkan perlindungan UMKM di ruang digital, menanggapi k...
Prabowo Kumpulkan Ekonom Senior Bahas Antisipasi Krisis Ekonomi
Presiden Prabowo mengundang ekonom senior ke Istana (22 Mei 2026) untuk membahas pengalaman krisis dan langk...
Korlantas Perkuat Transformasi Digital dan Kolaborasi Keselamatan Jalan
Korlantas memperkuat transformasi digital dan kolaborasi keselamatan jalan lewat Rakernis 2026, meluncurkan...
Kemkomdigi Perkuat Perlindungan UMKM di Ekosistem Digital
Kemkomdigi dan Kementerian UMKM sepakat memperkuat perlindungan UMKM di ekosistem digital melalui kolaborasi...
HKBP Rayakan HUT ke-165 dengan Ibadah Syukur di GBK
HKBP merayakan HUT ke-165 di GBK dengan fokus ibadah syukur dan refleksi sejarah penyebaran Kekristenan di T...