DAK 2027 Terbatas, Kemenperin: IKM Tidak Dapat Alokasi

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan industri pada 2027 terbatas, sehingga bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) tidak menerima alokasi dalam rapat penetapan akhir. Pernyataan itu disampaikan saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027 dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.

Peran Kemenperin dan mekanisme perencanaan DAK

Agus menjelaskan Kementerian Perindustrian berperan sebagai kementerian teknis dalam penyusunan usulan DAK bidang industri. Namun, koordinasi kebijakan dan penetapan pagu dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan Kemendagri.

"Dalam siklus perencanaannya, Kementerian PPN atau Bappenas merupakan koordinator utama yang mengorkestrasi penyusunan arah kebijakan. Penyusunan target prioritas hingga pengalokasian anggaran bersama dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan kementerian lembaga teknis,"

Kemenperin menyiapkan usulan bidang, sasaran, menu kegiatan, lokasi prioritas, dan estimasi kebutuhan pendanaan. Selain itu, kementerian ini menilai usulan dari pemerintah daerah jika Bappenas membuka alokasi DAK bidang industri.

Realisasi DAK fisik 2022–2025

Dalam periode 2022–2024, DAK fisik yang dikelola Kemenperin difokuskan sebagai industri pendukung tematik pariwisata. Program itu mendukung 83 sentra IKM pada 2022 dengan pagu Rp753 miliar, dan 68 sentra pada 2023 dengan pagu Rp450 miliar.

"Dapat kami laporkan dalam periode 2022 sampai 2024 DAK fisik yang diampu oleh Kemenperin dilaksanakan. Sebagai industri pendukung tematik pariwisata,"

Pada 2025, untuk pertama kalinya Kemenperin mengampu tematik kawasan industri melalui DAK, mencakup tiga sentra dengan pagu Rp50 miliar untuk fasilitas jalan, pasar, air minum, dan sanitasi.

Usulan Kemenperin untuk 2027

Kemenperin mengusulkan 75 lokasi prioritas sentra IKM untuk 2027. Rinciannya:

• 15 sentra pada tematik kawasan industri
• 60 sentra pada tematik KPPN pangan pertanian dan pangan akuatik

Keputusan penetapan akhir DAK 2027

Meski mengajukan 75 lokasi, bidang IKM Kemenperin tidak dibuka dan tidak memperoleh alokasi pada rapat penetapan akhir DAK 2027. Agus menegaskan keterbatasan ruang fiskal menjadi alasan utama keputusan tersebut.

"Dalam rapat penetapan akhir DAK Kemenperin bidang IKM tidak dibuka, tidak diberikan. Perlu kami informasikan juga bahwa alokasi DAK fisik berdasarkan surat bersama pagu indikatif tahun anggaran 2027 ditetapkan sejumlah 5 triliun,"

Rincian alokasi DAK fisik 2027

Berdasarkan surat bersama pagu indikatif 2027, total DAK fisik ditetapkan sebesar Rp5 triliun. Rinciannya sebagai berikut:

Implikasi dan langkah selanjutnya

Kemenperin menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menilai capaian, memperbaiki tata kelola, dan menyempurnakan perencanaan pada tahun berikutnya.

Keterbatasan alokasi DAK 2027 menempatkan pengembangan IKM pada posisi yang menunggu peluang pendanaan alternatif dan keputusan kebijakan selanjutnya.