Ketua HISSI Aceh Minta Menteri ESDM Mundur soal Blok Andaman

LANGSA — Ketua Majelis Pimpinan Wilayah HISSI Aceh, Prof. Dr. Muzakkir Samidan, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengundurkan diri. Permintaan itu dilontarkan sebagai respons terhadap polemik pengelolaan migas Blok Andaman yang memicu perselisihan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Muzakkir dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (26/6). Ia menilai tindakan mundur merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik atas konflik yang terjadi.

Tuntutan pengunduran diri dan alasannya

Muzakkir menilai kebijakan Menteri ESDM pada kasus Blok Andaman menunjukkan lemahnya kapasitas dan kapabilitas pengelolaan sektor energi nasional. Menurutnya, sikap itu menimbulkan keresahan publik dan merusak tata kelola migas.

Ia menegaskan bahwa seorang menteri wajib memahami dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan semata berorientasi pada kebijakan politik.

“Persoalan pengelolaan migas Blok Andaman telah menimbulkan polemik dengan Pemerintah Aceh. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, Menteri ESDM sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya,”

Kritik terhadap kabinet dan rekomendasi

Selain meminta pengunduran diri, Muzakkir mendorong Presiden untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri dalam Kabinet. Ia menilai diperlukan perombakan terhadap pejabat yang dianggap tidak mampu menjalankan amanah secara optimal.

Menurut Muzakkir, evaluasi itu penting agar komitmen pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa bisa terwujud dalam praktik kebijakan publik.

Dorongan dialog dan penghormatan kewenangan daerah

Di samping tuntutan sanksi politik, Muzakkir mengharapkan pemerintah pusat mengedepankan dialog dengan Pemerintah Aceh. Ia menekankan pentingnya menghormati kewenangan daerah dalam merancang kebijakan strategis yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam.

Langkah dialog, kata Muzakkir, menjadi jalan untuk meredam konflik dan mencapai solusi tata kelola migas yang adil antara pusat dan daerah.

Implikasi dan langkah ke depan

Permintaan pengunduran diri Menteri ESDM ini menambah tekanan publik terhadap penanganan Blok Andaman. Jika tidak direspons melalui dialog dan evaluasi, potensi eskalasi politik di tingkat daerah dapat semakin meningkat.

Pemerintah pusat diminta menimbang rekomendasi evaluasi kabinet serta membuka mekanisme deliberasi yang melibatkan pemangku kepentingan di Aceh agar masalah pengelolaan migas dapat diselesaikan secara tuntas dan transparan.