MenPAN-RB Dorong Transformasi Digital ASN, BPOM Perkuat Layanan

MenPAN-RB menegaskan pentingnya transformasi digital dalam memperkuat layanan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan itu disampaikan Menteri Rini Widyantini pada Rapat Koordinasi Nasional SDM BPOM di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026. Ia memberi apresiasi ke BPOM yang meluncurkan sejumlah inovasi berbasis kecerdasan buatan untuk manajemen ASN dan layanan publik.

Dorong pemanfaatan AI untuk layanan internal ASN

Menteri Rini mengatakan transformasi digital tidak hanya bertujuan memperbaiki layanan publik, tetapi juga meningkatkan layanan internal bagi ASN. Menurutnya, kemudahan akses layanan kepegawaian harus menjadi prioritas agar birokrasi lebih efisien dan responsif.

"Pemerintahan digital tentunya bukan hanya tentang bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan layanan ke dalam internal ASN,"

Rini mendorong pemanfaatan AI untuk menguatkan sistem manajemen talenta, mempercepat proses administrasi, dan memberi informasi layanan kepegawaian secara mudah bagi pegawai.

BPOM kembangkan manajemen talenta dan perluasan MPP

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM lembaga. BPOM telah resmi meluncurkan beberapa aplikasi digital yang mendukung pengelolaan ASN dan layanan pengawasan obat dan makanan.

Selain inovasi internal, BPOM aktif di Mal Pelayanan Publik (MPP). Rini menyebut saat ini ada sekitar 194 unit layanan BPOM di MPP se-Indonesia, dan berharap tambahan sekitar 159 unit dapat terisi oleh Badan POM.

"Badan POM selalu hadir di setiap MPP dan saat ini ada sekitar 194 unit yang ada di MPP. Badan POM juga membantu MPP dan saya berharap nanti sekitar 159 lagi bisa diisi oleh Badan POM,"

Keikutsertaan BPOM di MPP dinilai meningkatkan aksesibilitas layanan pengawasan pangan dan obat bagi masyarakat di berbagai daerah.

Reformasi birokrasi dan prospek layanan publik

Rini menekankan transformasi birokrasi harus berorientasi pada kemudahan pelayanan dan kebutuhan publik. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi antar lembaga untuk mengawal pengawasan pangan dan kesehatan nasional.

"Kita sedang membenahi birokrasi bersama, jadi birokrasi itu harus responsif, tidak boleh mempersulit rakyat, wajib memberantas keborosan anggaran,"

Langkah digital yang ditempuh BPOM diharapkan merampingkan proses internal, meningkatkan kepuasan publik, dan mempercepat layanan pengawasan obat dan makanan. Pemerintah mendorong adopsi teknologi sekaligus pembenahan internal agar implementasi digital berjalan efektif.

Dengan penguatan sistem digital dan perluasan layanan di MPP, targetnya adalah menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.