Dirjen Pajak Tak Khawatir Meski Pemerintah Rencanakan Kenaikan PTKP
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan tidak terlalu khawatir atas rencana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), meski kebijakan itu berpotensi memengaruhi penerimaan negara. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto saat media briefing di Bogor, Jawa Barat, pada 1-3 Oktober 2026.
Respons Dirjen Pajak
Bimo menilai perubahan penerimaan akibat kenaikan PTKP tidak akan besar dan dapat diantisipasi. Ia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak akan mencari basis pajak baru jika kebijakan itu diputuskan pemerintah.
"Penerimaanya pasti akan berubah sedikit. Nanti kalau memang diputuskan, konsekuensinya kita nyari basis pajak baru,"
Bimo juga mengutip perbaikan kepatuhan pajak setelah implementasi Coretax sebagai alasan tidak perlu panik terhadap rencana penyesuaian PTKP.
"Jadi sebenarnya kita enggak perlu terlalu khawatir terhadap ini, kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan (PTKP) juga enggak apa-apa,"
Skenario dan koordinasi antar kementerian
Dirjen Pajak menyampaikan pihaknya belum menerima permintaan resmi untuk menyesuaikan batas PTKP. Namun, ia telah menyerahkan beberapa skenario kenaikan PTKP kepada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.
"Soal berapa kenaikannya, masih menunggu kepastian dari Kementerian Kordinator Perekonomian,"
Pernyataan tersebut merujuk pada peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengambil keputusan akhir atas angka PTKP baru.
Penjelasan Menko Perekonomian dan angka PTKP
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana penyesuaian PTKP untuk mengikuti laju inflasi. Ucapan itu disampaikan usai rapat di Istana pada akhir September 2026.
"Tadi dibahas mengenai perbaikan angka PTKP yang akan menyesuaikan angka inflasi. Besarannya sedang kami hitung bersama Kementerian Keuangan,"
Saat ini batas PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau sekitar Rp4,5 juta per bulan. Pemerintah disebut sedang mempertimbangkan kebijakan yang akan membebaskan pajak bagi pekerja dengan gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Dengan batas PTKP yang beru nanti, mereka yang gajinya UMP (Upah Minimum Provinsi) pajaknya kita bebaskan,"
Dalam perbincangan publik muncul angka yang menyebut PTKP baru bisa diberlakukan bagi gaji hingga sekitar Rp7,5 juta per bulan, namun angka resmi belum ditetapkan.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Jika kenaikan PTKP disetujui, dampaknya pada penerimaan pajak diharapkan dapat diimbangi oleh perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan. Pemerintah dan Kemenkeu masih menghitung besaran akhir dan implikasi fiskal sebelum mengambil keputusan.
Kesimpulan: Kenaikan PTKP sedang digodok dan menjadi keputusan antarkementerian. Direktorat Jenderal Pajak menilai perubahan penerimaan dapat diatasi, sementara publik menunggu finalisasi angka dan kebijakan pelaksanaannya.
Koresponden internasional yang mengikuti perkembangan geopolitik dan isu global terkini.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...