Wakil Ketua PDI-P Desak Copot Kepala BGN Sumut Usai Keracunan MBG
Medan — Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mendesak pencopotan Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sumut, Teuku Agung Kurniawan, menyusul kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo pekan lalu. Desakan itu disampaikan Sutrisno kepada wartawan pada Rabu (19/8).
Desakan pencopotan dan alasan
Sutrisno menilai kegagalan pengelolaan dan pengawasan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut menjadi penyebab utama insiden. Ia meminta agar tindakan tidak hanya berhenti pada desakan, tetapi dilanjutkan dengan pencopotan dan penindakan oleh BGN pusat jika diperlukan.
"Kita mendesak Kepala BGN Sumut itu dicopot, kalau bisa BGN pusat juga ditindak. Karena kita merasa karena kerap terjadi kelalaian, ini malah menciptakan ladang korupsi dan jatuhnya korban kepada generasi bangsa kita,"
Sutrisno menyatakan ia menerima informasi tentang lemahnya komunikasi dan seringnya kelalaian dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat terkait. Menurutnya, kondisi itu membuat pencopotan menjadi langkah yang layak.
Kritik terhadap penanganan medis korban
Sutrisno juga mengkritik rujukan medis terhadap para korban keracunan. Ia menyoroti keputusan merujuk korban ke Rumah Sakit Haji yang berstatus tipe 2 (Grade B), alih-alih ke fasilitas yang lebih tinggi.
"Seharusnya, para korban itu dibawa ke tempat yang layak. Harusnya dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik yang tingkat 1 atau grade A. Tetapi ini malah dirujuk ke sana. Kita menduga pada korban ini diobati menggunakan BPJS, bukan malah diberikan pelayanan dan penanganan terbaik ataupun optimal,"
Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran mengenai kualitas perawatan dan prioritas penanganan pada masa darurat keracunan massal.
Tudingan afiliasi dapur SPPG dan penutupan kasus
Lebih lanjut, politisi PDI-P tersebut menuding adanya upaya penutupan atas kelalaian salah satu dapur SPPG di Kabupaten Karo. Ia menyebut dapur yang diduga terlibat memiliki afiliasi dengan Kodim setempat, sehingga dikhawatirkan proses penanganan kasus tidak berjalan transparan.
Implikasi dan harapan tindak lanjut
Kasus ini menimbulkan pertanyaan soal tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan mekanisme pengawasan di tingkat regional. Sutrisno mendesak agar BGN pusat dan pihak berwenang menindaklanjuti temuan, melakukan pemeriksaan menyeluruh, serta memastikan perlindungan dan penanganan yang layak bagi korban.
Pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan dapur SPPG menjadi sorotan utama agar insiden serupa tidak terulang.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polres Simalungun Tangkap Pelaku Pencurian di Kantor Dinas
Tim Jatanras Polres Simalungun menahan VKS (26) terkait pencurian di Kantor Dinas Ketahanan Pangan; kerugian...
Tanam Padi Serentak di Langkat: Targetkan 10 Ribu Ha pada November 2026
Plt. Bupati Langkat lakukan tanam padi serentak 19 Nov; Langkat ditargetkan >10.000 ha dan Secanggang diproy...
Dinkes Medan Sosialisasikan Program Prioritas 2026 ke Media
Dinkes Medan sosialisasikan program prioritas 2026; CKG tercatat 16% (offline 30%) dan MBG jangkau 456.297 p...
Agus Salim Divonis 10 Tahun atas Penyerangan Anak Panah
PN Medan menjatuhkan vonis 10 tahun kepada Agus Salim atas penyerangan dengan anak panah yang menewaskan Mhd...
Bazar Kuliner "Anak Panah Bayar 2000" Digelar di Patumbak
Gereja Zaitun Rasuli Indonesia menggelar bazar kuliner "Anak Panah Bayar 2000" di Patumbak, menyediakan 2.00...
Wali Kota Medan Akan Panggil dan Evaluasi Dirut PUD Pasar
Wali Kota Medan akan memanggil dan mengevaluasi Dirut PUD Pasar menyusul unjuk rasa yang menyoroti kebijakan...