Wakil Ketua PDI-P Desak Copot Kepala BGN Sumut Usai Keracunan MBG

Medan — Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mendesak pencopotan Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sumut, Teuku Agung Kurniawan, menyusul kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo pekan lalu. Desakan itu disampaikan Sutrisno kepada wartawan pada Rabu (19/8).

Desakan pencopotan dan alasan

Sutrisno menilai kegagalan pengelolaan dan pengawasan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut menjadi penyebab utama insiden. Ia meminta agar tindakan tidak hanya berhenti pada desakan, tetapi dilanjutkan dengan pencopotan dan penindakan oleh BGN pusat jika diperlukan.

"Kita mendesak Kepala BGN Sumut itu dicopot, kalau bisa BGN pusat juga ditindak. Karena kita merasa karena kerap terjadi kelalaian, ini malah menciptakan ladang korupsi dan jatuhnya korban kepada generasi bangsa kita,"

Sutrisno menyatakan ia menerima informasi tentang lemahnya komunikasi dan seringnya kelalaian dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat terkait. Menurutnya, kondisi itu membuat pencopotan menjadi langkah yang layak.

Kritik terhadap penanganan medis korban

Sutrisno juga mengkritik rujukan medis terhadap para korban keracunan. Ia menyoroti keputusan merujuk korban ke Rumah Sakit Haji yang berstatus tipe 2 (Grade B), alih-alih ke fasilitas yang lebih tinggi.

"Seharusnya, para korban itu dibawa ke tempat yang layak. Harusnya dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik yang tingkat 1 atau grade A. Tetapi ini malah dirujuk ke sana. Kita menduga pada korban ini diobati menggunakan BPJS, bukan malah diberikan pelayanan dan penanganan terbaik ataupun optimal,"

Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran mengenai kualitas perawatan dan prioritas penanganan pada masa darurat keracunan massal.

Tudingan afiliasi dapur SPPG dan penutupan kasus

Lebih lanjut, politisi PDI-P tersebut menuding adanya upaya penutupan atas kelalaian salah satu dapur SPPG di Kabupaten Karo. Ia menyebut dapur yang diduga terlibat memiliki afiliasi dengan Kodim setempat, sehingga dikhawatirkan proses penanganan kasus tidak berjalan transparan.

Implikasi dan harapan tindak lanjut

Kasus ini menimbulkan pertanyaan soal tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan mekanisme pengawasan di tingkat regional. Sutrisno mendesak agar BGN pusat dan pihak berwenang menindaklanjuti temuan, melakukan pemeriksaan menyeluruh, serta memastikan perlindungan dan penanganan yang layak bagi korban.

Pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan dapur SPPG menjadi sorotan utama agar insiden serupa tidak terulang.