Wali Kota Pematangsiantar Pimpin HLM Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi

Pematangsiantar, 18 Agustus 2026 — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar. Pertemuan ini membahas strategi menjaga stabilitas inflasi daerah, percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan perluasan akses layanan keuangan.

Rangkaian kegiatan dan komitmen

Kegiatan berlangsung di lantai empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Jalan Adam Malik. Pada sesi HLM juga dilakukan penandatanganan komitmen penerapan Website Base Early Warning System pengendalian inflasi. Secara simbolis, Wali Kota Wesly menyerahkan Surat Keputusan Toko Pantau dan Pengendali Inflasi (Toppis) kepada Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.

Fokus pengendalian inflasi

Wesly menegaskan TPID, TP2DD, dan TPAKD merupakan bagian dari satu ekosistem kebijakan yang saling memperkuat. Ia menekankan pentingnya ketersediaan pasokan dan distribusi agar harga bahan pokok tetap terjangkau serta memberi kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha.

Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha.

Wesly meminta langkah antisipatif, responsif, dan kolaboratif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, dan sistem peringatan dini agar potensi gejolak harga dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sedini mungkin.

Digitalisasi dan perluasan akses keuangan

Soal digitalisasi, Wesly menekankan TP2DD tidak sekadar mengubah transaksi tunai ke non tunai. Digitalisasi harus meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik.

Melalui TP2DD, digitalisasi harus mengarah bukan hanya pada perubahan transaksi tunai menjadi non tunai, tapi juga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk TPAKD, fokusnya memperluas akses masyarakat ke layanan dan pembiayaan formal, khususnya bagi pelajar, pelaku UMKM, dan kelompok yang belum tersentuh layanan keuangan. Wesly juga mendorong budaya menabung sejak usia dini melalui program Hari Indonesia Menabung.

Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tapi mampu menghasilkan semakin banyak pelajar yang memiliki rekening dan semakin baik pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Data pertumbuhan ekonomi Pematangsiantar

Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi. Ia menyatakan pertumbuhan triwulan I 2026 menunjukkan penguatan dibanding periode sebelumnya.

Pada grafik pertumbuhan triwulanan (persen ytd), Pematangsiantar berada pada level 4,70 persen. Peningkatan sejalan dengan Sumut dan nasional.

Ahmadi juga merinci kontribusi sektor usaha dan komposisi pengeluaran:

Arahan, sinergi, dan tindak lanjut

Wesly meminta agar hasil HLM diterjemahkan ke dalam keputusan dan rencana tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar laporan. Ia mengimbau seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan memperkuat sinergi.

Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen dan rencana tindak lanjut yang jelas siapa melakukan apa, kapan pelaksanaannya dan bagaimana mengukur keberhasilannya.

Wesly optimistis jika TPID, TP2DD, dan TPAKD berjalan terintegrasi, Pematangsiantar dapat membangun ekonomi yang stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing.