Politik

Renny: Anggaran Logistik Bencana Jatim Harus Utamakan Gizi

Bagikan:
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Renny Pramana berbicara soal pengadaan logistik bencana di Jawa Timur

SURABAYA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menilai pengadaan logistik bencana harus memperhatikan kebutuhan gizi dan kesehatan korban, bukan hanya kuantitas barang. Pernyataan itu muncul menyusul terungkapnya total alokasi pengadaan kebutuhan darurat di Jawa Timur mencapai Rp41,35 miliar pada awal November 2026.

Komponen dan besaran anggaran

Rincian yang disorot menunjukkan enam pos belanja, dengan porsi terbesar untuk pengadaan mi instan senilai Rp17,24 miliar. Pos lain yang disebut adalah selimut Rp9,51 miliar, paket sembako Rp3,81 miliar, serta pengadaan 1.901 unit velbed bernilai Rp5,90 miliar. Pemerintah daerah diminta memberi penjelasan rinci atas angka-angka tersebut.

Komponen Nilai
Mi instan Rp17,24 miliar
Selimut Rp9,51 miliar
Paket sembako Rp3,81 miliar
Velbed (1.901 unit) Rp5,90 miliar
Total alokasi terungkap Rp41,35 miliar

Renny menghitung, dengan asumsi harga satu bungkus mi instan Rp3.000, dana Rp17,24 miliar setara dengan sekitar 5,74 juta bungkus. Ia menyatakan mi instan praktis dan mudah didistribusikan, tetapi tidak boleh menjadi tumpuan utama.

Kebutuhan gizi dan rekomendasi bantuan

Renny menekankan korban bencana membutuhkan variasi makanan bergizi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Ia mendorong agar paket bantuan dilengkapi dengan beras, makanan siap santap, telur, ikan, kacang-kacangan, buah, susu, dan air minum aman.

“Korban bencana membutuhkan asupan makanan yang beragam dan bergizi, bukan sekadar makanan yang mengenyangkan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi,”

Transparansi, pengawasan, dan pemanfaatan lokal

Selain kualitas, Renny menyerukan transparansi sejak perencanaan: dasar perhitungan kebutuhan, harga satuan, spesifikasi barang, hingga mekanisme distribusi harus terbuka. Ia juga menyoroti pengadaan velbed dan meminta penjelasan tentang harga satuan, standar kualitas, lokasi penempatan, serta mekanisme pemeliharaan.

“Setiap pengadaan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka, termasuk jumlah stok yang tersedia dan wilayah penyalurannya. Hal ini penting untuk mencegah penumpukan persediaan, barang kedaluwarsa, pemborosan anggaran, maupun tumpang tindih bantuan,”

Renny menilai pengadaan logistik juga bisa memberi manfaat ekonomi lokal jika petani, peternak, nelayan, dan UMKM dilibatkan sesuai standar kualitas dan kebutuhan darurat.

Penutup: orientasi anggaran untuk pemulihan

Renny menegaskan bahwa orientasi anggaran kebencanaan harus bertumpu pada keselamatan, kesehatan, dan pemulihan masyarakat terdampak. Ia mengingatkan pentingnya memastikan bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi korban di Jawa Timur.

“Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kebutuhan mendasar korban justru tidak terpenuhi,”
Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait