Musriadi Advokasi Rumah Layak dan Beasiswa untuk Warga Banda Aceh

BANDA ACEH — Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd, mengadvokasi rangkaian program melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Selama satu tahun terakhir, advokasi itu mencakup rumah layak huni, beasiswa SD-SMP, penguatan dayah, layanan kesehatan, pemberdayaan pemuda, serta perlindungan perempuan dan anak di Banda Aceh.

Program rumah layak huni

Musriadi menyorot kebutuhan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ia mendorong pengadaan tujuh unit rumah layak huni dan rehabilitasi dua rumah di Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala. Program ini ditujukan untuk memberi tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak sehingga keluarga dapat membangun masa depan yang lebih baik.

Beasiswa untuk membuka peluang

Sektor pendidikan menjadi fokus lain advokasi. Melalui pokir 2026, Musriadi memperjuangkan bantuan beasiswa bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu, termasuk di Kecamatan Ulee Kareng. Bantuan diharapkan meringankan beban orang tua dan menjaga semangat belajar anak meski kondisi ekonomi terbatas.

Penguatan dayah dan pendidikan diniyah

Musriadi juga mengadvokasi dukungan sarana untuk lembaga pendidikan agama. Rencana meliputi pembangunan balai pengajian di Dayah Darul Amin Al Waliyah (Gampong Ilie) dan Dayah Raudhatul Hikmah Al-Waliyyah Amraniyah (Gampong Pango Raya). Selain itu diusulkan pengadaan teratak dan kursi plastik serta pelatihan kurikulum diniyah untuk jenjang SD dan SMP.

Layanan kesehatan dan edukasi

Di bidang kesehatan, advokasi mencakup pengadaan ambulans gampong untuk Kopelma Darussalam. Fasilitas ini diharapkan mendukung akses transportasi medis bagi warga. Musriadi juga mendorong sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual bagi siswa se-Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pemahaman pencegahan dan mengurangi stigma.

Pemberdayaan pemuda serta perlindungan perempuan dan anak

Advokasi lain menempatkan kapasitas pemuda sebagai prioritas melalui pelatihan kepemimpinan. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan organisasi, integritas, dan keterlibatan sosial pemuda. Selain itu ada program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pencegahan KDRT, untuk membangun lingkungan keluarga yang aman.

Mengawal aspirasi agar memberi manfaat

Musriadi menekankan bahwa pengusulan program melalui pokir harus diikuti pengawalan dan koordinasi dengan pemerintah kota, pemerintah gampong, dan lembaga terkait. Tanpa pengawasan dan penyesuaian prioritas anggaran, manfaat program sulit dirasakan warga secara nyata.

“Harapan kita, setiap aspirasi yang diperjuangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari rumah layak huni, bantuan pendidikan, penguatan dayah, hingga pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial, semuanya harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Banda Aceh yang lebih baik,”

Sinergi antara DPRK Banda Aceh, Pemerintah Kota, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar program berjalan sesuai kebutuhan dan memberi dampak berkelanjutan.