MenPPPA Dukung UMKM Perempuan Jadi Penggerak Ekonomi Nasional
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi mendukung penguatan UMKM perempuan sebagai penggerak ekonomi nasional lewat perluasan akses pembiayaan, pasar, teknologi, serta formalitas usaha. Pernyataan itu disampaikan saat Inclusion Talk "Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa" di Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya menjadikan pemberdayaan perempuan strategi pembangunan ekonomi inklusif.
Dukungan KemenPPPA pada UMKM perempuan
Arifah menekankan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan membuka peluang konkret bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih adil. Ia menyebut penguatan akses pembiayaan, pasar, dan teknologi sebagai langkah utama agar perempuan dapat memperbesar kontribusinya.
"Pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan, melainkan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan nasional. Karena itu, penguatan peran perempuan perlu menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan,"
Menurut MenPPPA, fokus kementerian juga pada aspek formalitas usaha, termasuk pembinaan agar pelaku UMKM perempuan memiliki NIB dan akses resmi ke layanan keuangan.
Kesenjangan partisipasi angkatan kerja
Data BPS 2025 menunjukkan perbedaan partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki. Menurut Arifah, angka ini menandai adanya hambatan struktural yang masih menghalangi partisipasi perempuan secara optimal.
| Kelompok | Partisipasi Angkatan Kerja (2025) |
|---|---|
| Perempuan | 56% |
| Laki-laki | 84% |
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa intervensi kebijakan perlu diarahkan untuk mengatasi hambatan struktural, seperti akses modal dan peluang kerja yang setara.
Langkah konkret dan kebutuhan ekosistem
Arifah menjelaskan bahwa pemberdayaan akan didorong melalui kewirausahaan berperspektif gender dan upaya formalitas usaha. Program diarahkan agar perempuan UMKM mendapat akses pembiayaan formal, pasar yang lebih luas, serta teknologi yang mendukung skala usaha.
"Pemberdayaan perempuan kami dorong melalui kewirausahaan berperspektif gender, termasuk formalitas usaha dan kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM. Langkah ini diharapkan memperluas akses perempuan terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, serta peluang pengembangan usaha secara optimal,"
Kementerian juga mendorong kolaborasi lintas sektor dengan inisiatif seperti Ruang Bersama Indonesia untuk mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi perempuan di desa dan memperkuat ekosistem pendukung usaha.
Implikasi dan prospek
Penguatan UMKM perempuan dipandang sebagai jalan untuk memperluas manfaat ekonomi secara inklusif. Arifah menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dukungan agar perempuan dapat naik kelas dalam rantai nilai dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.
"Perempuan Indonesia telah membuktikan mampu bertahan menghadapi berbagai krisis dan kini harus terus tumbuh serta berkembang. Saatnya perempuan memimpin dan menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia demi mewujudkan bangsa yang semakin adil dan sejahtera,"
Langkah selanjutnya adalah memperkuat akses dan ekosistem sehingga potensi ekonomi perempuan dapat terealisasi secara lebih luas dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PU Kerahkan Dua Truk Tangki Padamkan Karhutla di Tanjung Selor
Kementerian PU kirim dua truk tangki 4.000 liter dan personel untuk membantu pemadaman karhutla di Tanjung S...
Pemerintah Perkuat Pemberantasan Narkoba Transnasional
Pemerintah perkuat pemberantasan narkoba transnasional usai penggagalan 2,6 ton sabu cair di Batam; sinergi...
Kemendikdasmen Fleksibelkan Dana BOP-BOS untuk Hadapi Karhutla
Kemendikdasmen fleksibelkan penggunaan dana BOP dan BOS untuk sekolah terdampak karhutla, sambil menyiapkan...
BPOM dan Sudan Perkuat Pengawasan Obat lewat MoU
BPOM dan Sudan menindaklanjuti MoU pengawasan obat pada 19 Agustus 2026, fokus pada penguatan regulator dan...
Operasi Karhutla Kalimantan: 12.880 Personel Dikerahkan
Pemerintah kerahkan 12.880 personel gabungan untuk operasi karhutla Kalimantan; OMC dan water bombing terus...
DJSN: Banyak Nakes Belum Terlindungi Jaminan Sosial
DJSN mencatat sebagian tenaga medis dan tenaga kesehatan belum terlindungi jaminan kesehatan dan ketenagaker...