Pemerintah Belum Buka Bantuan Asing untuk Penanganan Gempa NTT
Pemerintah menyatakan belum membuka bantuan asing untuk penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin, 17 Agustus 2026, di Jakarta. Pemerintah menilai kapasitas dalam negeri masih memadai untuk menanggulangi kebutuhan awal korban dan penanganan darurat.
Pemerintah nilai penanganan masih bisa dikelola
Prasetyo mengatakan laporan yang diterima pemerintah menunjukkan seluruh kebutuhan dasar dan operasi darurat "masih bisa ditangani dengan baik". Karena itu, menurut dia, opsi membuka bantuan dari luar negeri untuk saat ini belum diaktifkan.
Berdasarkan laporan yang kami terima, semua masih bisa ditangani dengan baik.
(Soal bantuan asing) belum ya, nanti kita lihat.
Logistik, pengungsian, dan rencana hunian
Pemerintah terus memasok bantuan logistik dan menyiapkan lokasi pengungsian bagi warga terdampak. Selain tempat penampungan sementara, disiapkan pula rencana untuk hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Kami bisa tangani dengan baik kebutuhan logistik di pengungsian,
Bahkan rencana-rencana untuk perbaikan permukiman itu pun sudah dalam proses identifikasi.
Identifikasi kerusakan infrastruktur
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyatakan tim teknis masih mengidentifikasi kerusakan bangunan dan fasilitas umum. Laporan kerusakan sedang disusun bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menko PMK.
Ini sedang diidentifikasi ya bersama Menteri PU dan Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan),
Saat ini laporannya sedang disusun.
Kerusakan di Pulau Rinca dan Pulau Padar
Diana juga mengungkapkan ada beberapa bangunan yang rusak berat di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Selain itu, sejumlah ruas jalan tertimbun longsor sehingga tim lapangan sedang melakukan pembersihan dan pemulihan akses.
Bangunan-bangunan di Pulau Rinca dan Pulau Padar itu ada yang runtuh,
Saat ini semuanya sedang diidentifikasi, kita tunggu saja ya.
Pemerintah menegaskan langkah selanjutnya akan bergantung pada hasil identifikasi dan kebutuhan di lapangan. Jika kapasitas nasional teruji tidak mencukupi, pemerintah akan mempertimbangkan opsi bantuan eksternal sesuai prosedur.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...