Pemerintah Belum Buka Bantuan Asing untuk Penanganan Gempa NTT

Pemerintah menyatakan belum membuka bantuan asing untuk penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin, 17 Agustus 2026, di Jakarta. Pemerintah menilai kapasitas dalam negeri masih memadai untuk menanggulangi kebutuhan awal korban dan penanganan darurat.

Pemerintah nilai penanganan masih bisa dikelola

Prasetyo mengatakan laporan yang diterima pemerintah menunjukkan seluruh kebutuhan dasar dan operasi darurat "masih bisa ditangani dengan baik". Karena itu, menurut dia, opsi membuka bantuan dari luar negeri untuk saat ini belum diaktifkan.

Berdasarkan laporan yang kami terima, semua masih bisa ditangani dengan baik.

(Soal bantuan asing) belum ya, nanti kita lihat.

Logistik, pengungsian, dan rencana hunian

Pemerintah terus memasok bantuan logistik dan menyiapkan lokasi pengungsian bagi warga terdampak. Selain tempat penampungan sementara, disiapkan pula rencana untuk hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Kami bisa tangani dengan baik kebutuhan logistik di pengungsian,

Bahkan rencana-rencana untuk perbaikan permukiman itu pun sudah dalam proses identifikasi.

Identifikasi kerusakan infrastruktur

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyatakan tim teknis masih mengidentifikasi kerusakan bangunan dan fasilitas umum. Laporan kerusakan sedang disusun bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menko PMK.

Ini sedang diidentifikasi ya bersama Menteri PU dan Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan),

Saat ini laporannya sedang disusun.

Kerusakan di Pulau Rinca dan Pulau Padar

Diana juga mengungkapkan ada beberapa bangunan yang rusak berat di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Selain itu, sejumlah ruas jalan tertimbun longsor sehingga tim lapangan sedang melakukan pembersihan dan pemulihan akses.

Bangunan-bangunan di Pulau Rinca dan Pulau Padar itu ada yang runtuh,

Saat ini semuanya sedang diidentifikasi, kita tunggu saja ya.

Pemerintah menegaskan langkah selanjutnya akan bergantung pada hasil identifikasi dan kebutuhan di lapangan. Jika kapasitas nasional teruji tidak mencukupi, pemerintah akan mempertimbangkan opsi bantuan eksternal sesuai prosedur.