Rakor Teknis Tol Simpang Panei–Parapat Bahas Fungsi Ganda

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar rapat koordinasi teknis pembangunan Jalan Tol Segmen Simpang Panei–Parapat di Grand City Hall, Cinnamon, Medan, Jumat (25/9/2026). Pertemuan membahas kesiapan perencanaan, aspek keselamatan, dan usulan agar sebagian ruas tol dapat berfungsi pula sebagai landasan darurat pesawat, untuk menunjang konektivitas, pariwisata Danau Toba, serta kepentingan pertahanan.

Peserta dan fokus pembahasan

Rakor dihadiri Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, Kasdim 0207/Sml Mayor Inf Prawoto, serta jajaran perangkat daerah dan pihak terkait. Hadir pula perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana, dan PPK Pengadaan Tanah.

• Bupati Simalungun — Dr. H. Anton Achmad Saragih
• Danlanud Soewondo — Marsma TNI Tio Hutapea
• Kasdim 0207/Sml — Mayor Inf Prawoto
• Perwakilan PT Hutama Marga Waskita
• Konsultan perencana dan PPK Pengadaan Tanah

Usulan fungsi ganda ruas tol

Salah satu agenda utama adalah pengkajian teknis agar bagian tertentu dari tol dapat dipersiapkan sebagai landasan darurat pesawat. Gagasan ini sebelumnya disampaikan Bupati Anton saat audiensi dengan Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta pada 22 September 2026.

Tim teknis meninjau kebutuhan desain, panjang landasan darurat yang memungkinkan, serta standar keselamatan yang harus diakomodasi sejak tahap perencanaan.

Manfaat ekonomi dan konektivitas

Ruas tol direncanakan memiliki panjang sekitar 40 kilometer, sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Simalungun. Kehadirannya diharapkan membuka akses lebih cepat menuju Parapat dan kawasan Danau Toba.

Proyek ini dipandang mampu memperlancar distribusi barang, menarik investasi, serta mengerek kunjungan wisata. Pembahasan juga mencakup mitigasi dampak sosial dan tata ruang agar manfaat dapat dirasakan luas oleh masyarakat setempat.

Penekanan pada sinergi lintas sektor

Bupati Anton menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi agar semua aspek teknis dan regulasi terpenuhi sejak awal. Ia menekankan manfaat ganda proyek untuk kepentingan daerah dan nasional.

"Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan," ujar Bupati.

"Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional," tegasnya.

Langkah berikutnya

Pemkab mendorong tindak lanjut konkret melalui koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, badan usaha, dan konsultan. Langkah berikutnya mencakup penyelesaian studi teknis, kajian regulasi, dan penjadwalan pengadaan tanah.

Dengan perencanaan yang matang, proyek diharapkan dapat segera memasuki tahap implementasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan strategis nasional.