Banggar Dukung Kelanjutan Subsidi Energi dalam RAPBN 2027

Badang Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyetujui kelanjutan program subsidi energi dalam RAPBN 2027 dengan total anggaran Rp261,5022 triliun. Kesepakatan ini mencakup subsidi BBM dan LPG 3 kg serta subsidi listrik, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Rincian anggaran subsidi 2027

Pembahasan RAPBN 2027 menetapkan total subsidi energi sebesar Rp261,5022 triliun. Komposisinya terbagi antara subsidi bahan bakar dan gas tabung serta subsidi listrik.

Pembenahan data penerima subsidi

Kepala Banggar, Said Abdullah, menjelaskan ada penurunan anggaran pada beberapa komponen subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg. Namun, menurutnya pengurangan anggaran itu tidak berarti perhatian terhadap masyarakat miskin berkurang.

"Kami menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg, tidak berarti perhatian kita terhadap rakyat miskin menurun. Penurunan subsidi tersebut karena disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, sehingga akan lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran,"
— Said Abdullah

Perbaikan diarahkan pada penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima subsidi. Langkah ini dimaksudkan untuk menutup celah penyaluran yang selama ini membuat kelompok masyarakat berdesil bawah kurang memperoleh manfaat.

Alasan dan dampak kebijakan

Said menegaskan bahwa pembenahan data menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran. Dengan basis data yang lebih akurat, pemerintah berharap anggaran subsidi dapat lebih efisien tanpa mengurangi perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

"Mereka yang berada di desil bawah malah cenderung kurang mendapat manfaat atas pelaksanaan subsidi energi. Oleh sebab itu, penyempurnaan DTSEN sebagai basis penerima subsidi juga akan terus disempurnakan oleh pemerintah,"
— Said Abdullah

Dengan keputusan ini, pemerintah dan DPR menempatkan upaya efisiensi anggaran bersamaan dengan perbaikan basis data sebagai prioritas. Ke depan, efektivitas penyaluran subsidi akan bergantung pada kecepatan dan ketepatan update DTSEN serta mekanisme verifikasi penerima.