Wamenkomdigi: Tenaga Kerja Wajib Siap Hadapi Dampak AI

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan bahwa tenaga kerja harus siap menghadapi dampak Artificial Intelligence (AI)AI Impact on Workforce pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Ia mengingatkan perubahan ini perlu ditangani lebih awal supaya transformasi teknologi memberi manfaat, bukan menimbulkan kerugian bagi pekerja.

AI sudah menyentuh banyak sektor pekerjaan

Nezar menyebut perkembangan AI generatif kini memasuki hampir seluruh sektor pekerjaan. Menurutnya, teknologi itu memberi peluang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, kemajuan cepat juga membawa tantangan terkait struktur dan jenis pekerjaan.

“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujar Nezar.

Dampak terhadap tenaga kerja dan data ILO

Wamenkomdigi merujuk temuan yang menunjukkan adanya eksposur pekerjaan terhadap AI. Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengindikasikan hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif. Temuan ini mempertegas perlunya kesiapan tenaga kerja untuk beradaptasi.

Peran pemerintah: tindakan dari hulu

Nezar menegaskan pemerintah tidak bisa menunggu dampak terjadi lalu bereaksi. Kebijakan proaktif harus disusun sejak awal untuk memitigasi risiko dan memastikan manfaat teknologi menjangkau masyarakat luas.

“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis. Kita harus bertindak dari sisi hulu,” kata Nezar.

Langkah yang diperlukan

Menurut Nezar, ada tiga fokus utama yang perlu diperkuat agar transformasi digital mendukung kepentingan nasional dan melindungi pekerja:

• Meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan AI;
• Penguatan keterampilan digital dan kemampuan adaptasi tenaga kerja;
• Penyusunan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan pekerjaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Nezar berharap AI dapat menjadi penggerak produktivitas tanpa mengabaikan kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan.

Ke depan, pembuat kebijakan dan pelaku industri diharapkan bekerja sama mempercepat program pelatihan, penyesuaian kurikulum vokasi, dan penguatan regulasi agar transformasi digital berlangsung inklusif dan berkelanjutan.