DPR: Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Dinilai Realistis
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 cukup realistis dan dapat memotivasi kerja pemerintah lebih terarah. Pernyataan itu disampaikan dalam dialog Pro3 RRI pada Kamis, 21 Mei 2026. Amin meminta arahan Presiden Prabowo Subianto dijalankan konsisten oleh seluruh kementerian untuk mencapai target tersebut.
Penilaian terhadap target 2027
Amin menyebut proyeksi pertumbuhan 5,8 hingga 6,5 persen bergantung pada konsistensi kebijakan kementerian. Ia menyoroti bahwa target itu memberi sinyal jelas kepada aparatur negara untuk fokus pada pencapaian sasaran ekonomi makro.
Dia juga mencatat angka pertumbuhan kuartal pertama sebesar 5,61 persen sebagai modal penting yang harus dijaga. Menurut Amin, upaya menjaga momentum ini krusial untuk mendekati target pertumbuhan delapan persen pada 2029.
Fokus kebijakan dan penggunaan APBN
Amin menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengingatkan pentingnya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"APBN harus menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan,"
Menurutnya, manfaat pertumbuhan harus dirasakan oleh lapisan masyarakat luas melalui penciptaan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan.
Penanganan under-invoicing dan stabilitas rupiah
Amin mendukung pembenahan praktik under-invoicing ekspor yang merugikan penerimaan negara. Ia menyebut praktik melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya menyebabkan kebocoran fiskal dalam jumlah besar.
Selain itu, Amin meminta stabilisasi nilai tukar rupiah melalui kebijakan ekonomi yang kredibel dan terukur. Ia menilai pelemahan kurs berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pasar.
"Ini sangat ambisius dan luar biasa,"
kutipan itu merujuk pada penekanan Presiden terhadap peningkatan pendapatan negara terhadap produk domestik bruto yang disampaikan dalam pidato kenegaraan.
Implikasi dan langkah ke depan
Rangka kebijakan yang konsisten antar kementerian dan penegakan aturan ekspor menjadi kunci untuk merealisasikan proyeksi pertumbuhan. Jika dilaksanakan dengan serius, target 2027 dapat menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja dan perbaikan penerimaan negara.
Pemantauan berkala terhadap indikator makro dan koordinasi fiskal-moneter juga diperlukan untuk menjaga stabilitas makro dan meningkatkan kepercayaan pasar. Upaya ini penting agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Jasa Marga Lanjutkan Pemeliharaan Tol Cipularang–Padaleunyi
Jasa Marga melanjutkan pemeliharaan Tol Cipularang–Padaleunyi pada 5–11 Juli 2026, mencakup rekonstruksi, ma...
KLH Sanksi Administrasi atas Kebakaran TPA Jatiwaringin
KLH akan sanksi administrasi TPA Jatiwaringin karena kelalaian; pengawasan dimulai 1 Agustus 2026 dan rehabi...
Tokopedia Bantah PHK, Terapkan Internal Mobility dan Buka 100+ Posisi
Tokopedia tegas: bukan PHK, melainkan penataan tenaga kerja lewat internal mobility dan buka lebih dari 100...
Pelita Air dan BNI Tawarkan Diskon Tiket Domestik hingga Rp360.000
Pelita Air dan BNI beri diskon tiket domestik hingga Rp360.000, pembelian 4–31 Juli 2026 untuk terbang 6 Jul...
Indonesia dan Singapura Sepakati Jaga Keamanan Selat Malaka
Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat keamanan Selat Malaka pada pertemuan Leaders' Retreat 6 Juli 2026...
TransNusa Buka Rute Jakarta–Bangkok dan Bali–Wakatobi
TransNusa buka rute Jakarta–Bangkok per 6 Agustus 2026 dan dua rute Denpasar ke Wakatobi dan Waingapu pada J...