Kementan dan TNI AL Pacu Swasembada Kedelai di Nganjuk

Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Laut, dan Pemkab Nganjuk meluncurkan percepatan swasembada kedelai melalui panen bersama di Kabupaten Nganjuk, Kamis 15 Mei 2026. Program bertujuan mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kedaulatan pangan.

Peluncuran program dan tujuan

Kegiatan panen bersama dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi lokal agar kebutuhan tahu dan tempe tidak lagi bergantung pada impor.

"Kalau kedelai selesai, disinilah kedaulatan pangan Republik tercapai,"

Data produksi dan ketergantungan impor

Kementerian Pertanian mencatat kebutuhan kedelai nasional 2026 mencapai 2,7 juta ton, sementara impor masih mendominasi. Produksi lokal lima tahun terakhir rata-rata 227 ribu ton per tahun.

Hingga April 2026 produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare. Produktivitas rata-rata nasional berada di 1,6 ton per hektare.

Potensi Jawa Timur dan Nganjuk

Jawa Timur tercatat sebagai wilayah potensial dengan produksi rata-rata sekitar 54 ribu ton per tahun. Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu sentra utama dengan produksi rata-rata 8 ribu ton dari 3.249 hektare.

Produktivitas kedelai di Nganjuk mencapai 2,2 ton per hektare, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Pemerintah menilai hal ini dapat dijadikan model perluasan produksi.

"Selama ini kita terlalu bergantung pada impor. Padahal lahan kita luas dan petani kita mampu,"

Bantuan dan pengembangan kawasan

Pemerintah membidik pengembangan lahan di Kecamatan Rejoso, Wilangan, dan Bagor dengan total luas sekitar 2.300 hektare. Dukungan teknis dan mesin disalurkan untuk mendorong produksi.

• Bantuan 100 ton benih varietas Grobogan
• 20 unit traktor roda dua dan bajak singkal
• Penjaminan pasar melalui kerja sama dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia

Harga dan jaminan pemasaran

Menteri Amran mengakui harga di tingkat petani masih menjadi tantangan. Saat ini harga berada pada kisaran Rp8.000–Rp9.000 per kilogram.

"Tidak boleh kedelai dibeli di bawah Rp10 ribu per kilo. Insyaallah kami segera keluarkan keputusan,"

Pemerintah mendorong penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sekitar Rp13.500 per kilogram untuk menjaga keuntungan petani.

"Petani harus untung. Kalau harga bagus dan pasar terjamin, petani pasti semangat,"

Dukungan politik dan replikasi program

Ketua Komisi IV DPR menegaskan pentingnya percepatan swasembada karena konsumsi tahu-tempe setiap hari. Panglima TNI berharap skema pengembangan di Nganjuk menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain.

"Saya berharap ini menjadi model gerakan nyata yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia,"

Langkah kolaboratif antara kementerian, institusi militer, dan pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan produksi, menjamin pasar, serta menstabilkan harga agar target swasembada kedelai lebih realistis tercapai.