Survei IDM: Kepuasan Publik pada Presiden Prabowo Capai 81,5%

Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) mencatat 81,5 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada semester pertama 2026. Survei nasional itu dilakukan pada 11–20 Juli 2026 di seluruh provinsi dengan 1.640 responden.

Ringkasan hasil

Data menunjukkan mayoritas publik memberikan nilai positif. Hanya 11,2% menyatakan tidak puas, sedangkan 7,3% memilih tidak menjawab. Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman, menilai hasil ini merefleksikan kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.

Faktor utama kepuasan

IDM menyebut penegakan hukum sebagai faktor paling memengaruhi persepsi publik. Sebanyak 86,7% responden puas dengan langkah pemerintah dalam penegakan hukum terkait dugaan korupsi pada program prioritas.

Publik melihat adanya komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program-program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat

Persepsi terhadap ekonomi dan politik

Di bidang ekonomi, 65,3% menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas. Namun 19,8% menyatakan belum puas dan 14,9% tidak menjawab. Saat diminta menggambarkan kondisi ekonomi saat ini, 61,4% menilai kondisi "biasa saja", 27,2% menilai buruk atau sangat buruk, dan 10,1% menilai baik atau sangat baik.

Untuk kondisi politik nasional, 36,8% menilai situasi sedang atau stabil, 35,1% menilai baik atau sangat baik, dan 24,6% menilai buruk atau sangat buruk.

Komunikasi publik dan dukungan program

Komunikasi publik Presiden mendapatkan respons positif: 75,3% menyukai pola komunikasi, sementara 14,8% tidak menyukai. Dukungan terhadap program prioritas tercatat tinggi untuk program yang sudah memberikan manfaat langsung.

Metodologi survei

Survei melibatkan 1.640 responden di seluruh provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka dan verifikasi digital. Survei memiliki margin of error sekitar 2,37% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil ini memberi gambaran bahwa program yang sudah dirasakan manfaatnya memiliki peluang dukungan publik lebih besar. Temuan survei menjadi acuan bagi pemerintah dan pengamat dalam memantau respons masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.