Sumut Pastikan Stok Minyakita Aman, Ada Risiko Gangguan

Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan stok dan distribusi Minyakita di wilayahnya masih berjalan normal. Namun monitoring di Kabupaten Simalungun pada 18-19 Mei 2026 menemukan sejumlah kendala impor bahan pendukung dan disparitas harga yang berpotensi memicu gangguan pasokan atau kenaikan harga.

Hasil monitoring di produsen dan pasar

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menyampaikan tim melakukan pengecekan langsung ke produsen PT Industri Nabati Lestari (INL) di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke dan pengecer di Pasar Inpres Serbelawan.

Dari sisi produsen, PT INL dilaporkan menjalankan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), melaporkan distribusi melalui sistem Simirah, dan memenuhi penugasan program pemerintah pusat. Kapasitas produksi pabrik mencapai 4.500 ton per hari dengan dua lini produksi (2.000 dan 2.500 ton). Saat pemantauan, perusahaan sedang mengemas 36.000 dus Minyakita hasil produksi sejak 15 Mei 2026 untuk pesanan BUMN seperti Bulog dan ID Food.

Hambatan produksi dan distribusi

Meski produksi berjalan, Dedi menyoroti beberapa hambatan yang harus diantisipasi. Salah satu masalah utama adalah terganggunya pasokan bahan pembantu yang bergantung pada impor karena konflik di Timur Tengah. Selain itu, keterbatasan bahan plastik dan kardus untuk kemasan menghambat proses pengemasan.

Ini menjadi perhatian karena bahan pembantu produksi masih bergantung pada impor. Kalau distribusi global terganggu, otomatis akan mempengaruhi proses produksi di daerah,

Perubahan biaya distribusi dan potensi kenaikan harga

Pemprov Sumut juga mengingatkan potensi kenaikan ongkos distribusi akibat aturan pelarangan penggunaan solar subsidi untuk angkutan hasil perkebunan sawit. Kebijakan ini berisiko menambah biaya logistik dan berdampak pada harga Minyakita di pasar.

Disparitas harga dan akses pengecer

Tim monitoring menemukan perbedaan harga mencolok antara pengecer resmi dan nonresmi. Harga di pengecer resmi masih mengacu pada HET, namun pedagang nonresmi menjual lebih tinggi karena mendapat pasokan melalui berbagai agen.

Banyak pedagang belum menjadi Mitra Bulog (RPK), sehingga distribusi tidak merata. Untuk mengatasi hal ini, tim berkoordinasi dengan Bulog Cabang Pematangsiantar dan kontributor Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memfasilitasi pendaftaran pengecer resmi dan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Upaya pengawasan dan penutup

Walau beberapa pengecer resmi sempat mengalami kekosongan stok, Pemprov Sumut menyatakan kebutuhan minyak goreng masyarakat masih dapat ditopang oleh pasokan minyak goreng premium dan second brand di pasar. Pemerintah daerah berjanji memperketat pengawasan agar distribusi tetap lancar dan harga terkendali.

Kami terus melakukan pengawasan agar distribusi tetap lancar dan harga Minyakita tetap terkendali di tengah berbagai tantangan yang ada,

Langkah koordinasi dengan Bulog dan fasilitasi resmi terhadap pengecer diharapkan meratakan akses distribusi dan meredam potensi kenaikan harga ke depan.