Menperin Dukung Arahan Prabowo Percepatan Industrialisasi Nasional
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan industrialisasi nasional diprioritaskan. Pernyataan itu disampaikan menyusul seruan Presiden agar Indonesia mampu memproduksi kebutuhan strategis, dari kendaraan hingga elektronik, sehingga tak lagi hanya menjadi pasar impor.
Arahan Presiden dan respons Kemenperin
Kemenperin menyatakan arahan Presiden selaras dengan strategi baru yang tengah disusun untuk memperkuat basis manufaktur. Tujuannya, menurut kementerian, adalah membangun kapasitas produksi domestik yang mampu bersaing di pasar global.
“Pidato Bapak Presiden menjadi penegasan bahwa industrialisasi adalah jalan utama untuk menuju kemandirian ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi harus menjadi negara produsen yang memiliki kemampuan manufaktur kuat dan berdaya saing global,”
Agus menegaskan bahwa pemerintah akan mengarahkan kebijakan agar industrialisasi berjalan cepat dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya domestik.
Hilirisasi dan penguatan rantai pasok
Pemerintah mendorong pengolahan komoditas menjadi produk bernilai tambah tinggi. Penguatan rantai pasok dari hulu sampai hilir dinilai krusial untuk membangun ekosistem industri yang mandiri.
“Bagus sekali arahan dari Bapak Presiden, karena memang itu yang menjadi harapan kita. Jadi, sekarang industrialisasinya harus kita kembangkan yang berbasis sumber daya alam,”
Agus menilai posisi Indonesia sebagai produsen nikel besar dapat menjadi fondasi pengembangan baterai dan komponen otomotif. Target produksi mobil nasional disebut sejalan dengan agenda hilirisasi mineral dan pengembangan ekosistem otomotif dalam negeri.
Data kinerja industri
Kemenperin melaporkan industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,04 persen pada triwulan I 2026. Sektor ini juga memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, yakni 19,07 persen.
Kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 1,03 persen, angka tertinggi dibandingkan sektor lain pada periode yang sama. Data ini menjadi dasar optimisme pemerintahan untuk mempercepat program industrialisasi.
Kebijakan pro-industri dan prospek
Pemerintah terus memperkuat kebijakan pro-industri melalui sejumlah program dan insentif. Fokus utamanya meliputi peningkatan nilai tambah komoditas, pengembangan sumber daya manusia, serta kemudahan pembiayaan dan investasi.
- P3DN (Program Penggunaan Produk Dalam Negeri)
- Penguatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)
- Hilirisasi industri dan pengolahan sumber daya
- Pengembangan SDM industri dan dukungan pembiayaan
Kemenperin menilai sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan investor akan mempercepat penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional. Ke depan, langkah konkret kebijakan dan realisasi investasi dianggap penting untuk menerjemahkan arahan Presiden menjadi kinerja industri yang nyata.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Rupiah Dibuka Melemah, Terdorong Kekhawatiran Perang di Timur Tengah
Rupiah dibuka melemah ke Rp17.846 per dolar AS, terdorong kekhawatiran eskalasi konflik Timur Tengah dan ken...
IHSG Dibuka Naik 0,95%: Investor Waspadai Geopolitik Timur Tengah
IHSG dibuka menguat 0,95% ke 6.462,58 pada 18 Agustus 2026; investor awasi risiko geopolitik Timur Tengah da...
IHSG Diproyeksi Menguat Didukung Sentimen Domestik dan Global
IHSG diperkirakan menguat pada 18 Agustus 2026, didukung sentimen domestik dari RAPBN dan harga komoditas, n...
PLN Amankan Kelistrikan Upacara HUT ke-81 dengan Sistem Lima Lapis
PLN menyiagakan sistem pengamanan kelistrikan lima lapis dan ratusan personel untuk mengamankan Upacara HUT...
KAI Perbarui Situs kai.id, Dikunjungi 49,4 Juta Pengunjung
KAI meluncurkan tampilan baru situs kai.id pada 17 Agustus 2026; situs telah dikunjungi 49,4 juta pengunjung...
BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia dan Perluas MDR QRIS
Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 17 Agustus 2026 dan memperluas MDR QRIS nol per...