KKP Sinkronkan Program Daerah untuk Perkuat Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelaraskan program pusat dan daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 pada Kamis, 3 Juli 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan peran sektor kelautan sebagai sumber protein masa depan seiring peningkatan populasi global.

KKP fokus pada lima kebijakan ekonomi biru

Trenggono menyampaikan KKP mengimplementasikan lima kebijakan ekonomi biru untuk pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang antara ekologi dan pertumbuhan ekonomi. Proyeksi PBB menunjukkan populasi dunia naik dari 8,23 miliar pada 2025 menjadi 9,7 miliar pada 2050, sehingga kebutuhan protein diperkirakan meningkat hingga 67 persen.

1. Perluasan kawasan konservasi laut dan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
2. Pengembangan budidaya berkelanjutan.
3. Pengawasan pesisir yang lebih ketat.
4. Pengurangan sampah plastik di laut.
5. Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah untuk implementasi yang efektif.

"Laut merupakan sumber protein dan kehidupan yang strategis. Pembangunan harus dimulai dari desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru,"

Enam program prioritas untuk memperkuat produksi dan kesejahteraan

Selain kebijakan, pemerintah menjalankan enam program prioritas sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat produksi serta kesejahteraan nelayan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

• Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi pesisir.
• Budidaya ikan darat tematik.
• Percepatan swasembada garam.
• Revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa.
• Pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, NTT.
• Modernisasi armada kapal perikanan nasional.

Dukungan DPR dan alokasi anggaran

Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi tersebut telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 triliun untuk Tahun Anggaran 2027, naik dari Rp13 triliun pada 2026.

"Dukungan itu penting agar program nasional menjawab kebutuhan daerah. Pelaksanaannya harus sesuai karakteristik masing-masing wilayah,"

Menurut perwakilan DPR, kesinambungan program di tingkat daerah menjadi kunci agar inisiatif seperti Kampung Nelayan Merah Putih berkembang menjadi pusat ekonomi lokal.

Seruan percepatan kesejahteraan nelayan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengajak seluruh kementerian memperkuat transformasi sektor kelautan dengan fokus pada kesejahteraan nelayan.

"Yang kita urus sekarang adalah nelayan. Kalau kita bantu nelayan, itu menjadi amal saleh,"

Sekretariat Rakornas menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan pendanaan untuk mendorong implementasi di tingkat desa pesisir. Keberhasilan program ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan nasional sesuai kondisi lokal, sehingga target ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi biru dapat tercapai.