DPR Tinjau Dugaan Pelarangan Ibadah di Depok, Dorong Toleransi

Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut meninjau dugaan pelarangan ibadah penghiburan di sebuah rumah duka di Cipayung, Kota Depok, pada 1 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk mengklarifikasi peristiwa dan memastikan hak warga menjalankan ibadah terlindungi. Hasil peninjauan menunjukkan masalah timbul karena kesalahpahaman antarwarga, bukan larangan resmi.

Peninjauan dan hasil klarifikasi

Hillary melakukan dialog langsung dengan pemerintah setempat dan warga pada saat peninjauan. Dialog bertujuan mengurai sumber polemik dan mencari solusi cepat. Dari klarifikasi ditemukan tidak ada peraturan atau larangan resmi yang melarang ibadah penghiburan tersebut.

Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan persepsi dan miskomunikasi menjadi penyebab utama eskalasi masalah. Langkah klarifikasi dinilai efektif meredakan ketegangan awal di lingkungan itu.

Proses mediasi dan pemulihan hak beribadah

Melalui proses mediasi yang difasilitasi pihak terkait, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Dengan kesepakatan itu, ibadah penghiburan keluarga yang berduka dapat kembali dilaksanakan tanpa hambatan.

Penanganan cepat melalui dialog dan mediasi dianggap menyelesaikan kesalahpahaman sekaligus memastikan hak warga berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dialog menjadi jalan terbaik agar hak beribadah tetap terlindungi dan kerukunan masyarakat terus terjaga

Perkataan tersebut disampaikan Hillary Brigitta Lasut saat diwawancarai di Kota Depok, Jawa Barat, pada 2 Juli 2026.

Imbauan untuk pencegahan dan penguatan toleransi

Hillary menekankan bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin pemerintah. Ia juga mengingatkan bahwa penanganan seperti ini tidak cukup bersifat reaktif. Upaya pencegahan dibutuhkan untuk mengurangi potensi konflik serupa di masa depan.

Untuk itu, Hillary mendorong penguatan edukasi mengenai kebebasan beragama melalui FKUB dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pendidikan toleransi berkelanjutan penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kerukunan sejak dini.

Saya berharap pemerintah hadir bukan hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai pencegah. Kita sebagai wakil rakyat juga berusaha hadir mencegah kejadian-kejadian yang sama ke depannya

Implikasi dan langkah ke depan

Kasus di Cipayung ini menjadi pengingat tentang pentingnya komunikasi antarwarga dan peran fasilitator lokal dalam meredam konflik. Penguatan peran lembaga seperti FKUB, sosialisasi hak beribadah, dan mekanisme mediasi cepat dapat menjadi langkah preventif.

Jika diterapkan konsisten, langkah-langkah tersebut berpotensi mengurangi gesekan sosial dan memperkuat rasa aman warga dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.