DPR: Sensus Ekonomi 2026 Harus Sajikan Data Jujur dan Tepat

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta agar Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang jujur dan tepat sasaran. Permintaan itu disampaikan di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2026. Tujuannya agar pemerintah bisa membaca kondisi UMKM dan peluang usaha secara akurat.

Harapan pada Sensus Ekonomi 2026

Fikri menegaskan validitas data menjadi kunci dalam pemetaan ekonomi nasional. Dengan data yang akurat, kebijakan ekonomi diyakini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, data yang usang berisiko memicu intervensi yang keliru.

"Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui,"

Permintaan Data Sosial yang Lebih Rinci

Fikri meminta Badan Pusat Statistik tidak hanya fokus pada indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio. Ia mengatakan peta sosial warga rentan harus tersedia secara lebih rinci dan terbuka.

Ia mencontohkan capaian Kota Surakarta yang masuk tiga besar IPM tertinggi di Jawa Tengah, sejajar dengan Kota Salatiga dan Semarang. Namun, capaian itu tidak boleh menutup kebutuhan pemetaan kelompok paling rentan.

• Warga difabel
• Masyarakat miskin ekstrem
• Kaum dhuafa yang tidak mampu berusaha

Transformasi Digital Statistik Daerah

Menurut Fikri, sistem statistik daerah seperti di Surakarta perlu bertransformasi ke model digital yang lebih dinamis. Transformasi ini harus membuat data mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan.

Ia menyebut contoh keterbukaan data di beberapa daerah yang memungkinkan pemantauan kasus stunting hingga tingkat RT secara real time. Model serupa diharapkan diterapkan untuk data ekonomi dan sosial lainnya.

Implikasi bagi Kebijakan Publik

Fikri menekankan pentingnya penggunaan data sensus sebagai dasar kebijakan yang lebih manusiawi. Ia mendorong agar Sensus Ekonomi dan program seperti Kelurahan Cantik menjadi landasan kebijakan afirmatif bagi kelompok paling membutuhkan.

"Kaum dhuafa adalah mereka yang tidak mampu berusaha, sehingga diperlukan afirmasi yang jelas. Melalui Sensus Ekonomi dan program Kelurahan Cantik ini, harapannya data tersebut menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna,"

Dengan data yang transparan dan mutakhir, pemerintah dapat merancang intervensi yang tepat, menargetkan bantuan secara efektif, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di tingkat lokal.