Kejagung Setor Rp10,27 Triliun, DPR: Tingkatkan Kepercayaan Publik
Kejaksaan Agung menyerahkan dana pemulihan negara senilai Rp10,27 triliun kepada pemerintah, langkah yang mendapat apresiasi dari DPR. Penyerahan dilakukan pada 13 Mei 2026 di Jakarta dan disaksikan oleh Presiden. DPR menilai tindakan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat upaya pemulihan aset negara.
Penyerahan dana dan saksi upacara
Penyerahan dana berupa denda administrasi dan hasil penyelamatan keuangan negara tercatat sebesar Rp10.270.051.886.464. Pada acara simbolis itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan nominal tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai saksi pada momen penyerahan di Kejaksaan Agung.
Pengembalian aset negara
Selain uang, pemerintah menerima kembali sejumlah aset yang dikuasai kembali oleh Satgas PKH. Salah satunya kawasan taman nasional seluas 2.373.171,75 hektare yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pemerintah juga menerima penguasaan kembali perkebunan kelapa sawit tahap tujuh dengan luas yang dilaporkan sama, dan proses penyerahan dilanjutkan kepada pihak terkait.
Reaksi DPR dan tujuan pemulihan aset
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambut baik hasil penertiban tersebut. Ia menilai pola kerja Kejaksaan Agung yang berbasis pemulihan aset negara bisa mengembalikan kerugian negara sekaligus mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Publik tentunya menantikan kinerja-kinerja seperti ini terus berlanjut. Ini sangat meningkatkan kepercayaan
Sahroni optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kejaksaan dapat berperan sebagai game changer. Ia memperkirakan puluhan hingga ratusan triliun rupiah hasil kejahatan korupsi berpotensi dikembalikan dan digunakan untuk program publik.
Uang yang dulu dicuri, sekarang bisa kembali membiayai program negara, membangun fasilitas publik, dan membantu rakyat. Karena itu, pola kerja Kejagung ini harus dijadikan standar baru dalam pemberantasan korupsi
Dampak bagi kebijakan dan publik
Pemerintah menyatakan penyerahan dana dan aset ini bagian dari upaya memperkuat mekanisme pemulihan aset negara. Di sisi lain, DPR berharap hasil pemulihan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembiayaan program dan pembangunan fasilitas publik.
Rangkaian penyerahan menegaskan fokus pemerintah pada pemulihan kerugian negara dan optimalisasi aset untuk kesejahteraan. Ke depan, implementasi pola kerja ini akan menjadi pengukur sejauh mana pemulihan aset dapat berkontribusi pada anggaran dan pelayanan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...