Menag: Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Meningkat

Menteri Agama Nasaruddin Umar

Pernyataan itu disampaikan saat acara Zikir dan Doa Kebangsaan menyambut HUT Ke-81 Republik Indonesia di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026. Menag mengaitkan peningkatan kerukunan dengan upaya bersama pemerintah dan tokoh agama dalam merawat harmoni sosial.

Indeks Kerukunan Melonjak

Menag menyoroti capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sepanjang 2025 sebagai bukti konkret. Ia menyebut angka IKUB menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ikhtiar kita di dalam merawat kerukunan juga membuahkan hasil yang membanggakan. Indeks kerukunan umat beragama meningkat dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025, tertinggi semenjak negeri ini berdiri.

Nilai IKUB 77,89 menjadi tolok ukur bahwa kebijakan dan pembinaan lintas agama mulai memberikan dampak nyata. Menag menyatakan capaian ini sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah dan pemimpin agama.

Indeks Kesalehan dan Target RPJM

Selain IKUB, Menag juga melaporkan peningkatan Indeks Kesalehan Umat Beragama pada 2025. Perbaikan indikator ini dianggap penting untuk stabilitas sosial dan moralitas masyarakat.

Tidak hanya itu, indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini.

Menag menambahkan capaian IKUB 2025 telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 sebesar 76,47. Ia juga menyebut angka saat ini mendekati target akhir RPJM 2029 yaitu 78,25.

Apresiasi kepada Tokoh Agama

Dalam sambutannya, Menag memberikan penghargaan kepada para tokoh agama yang aktif membina umat dan menjaga keharmonisan antarpemeluk agama. Ia menekankan peran tokoh agama sebagai penjaga kerukunan.

Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Peningkatan indeks kerukunan dan kesalehan menjadi sinyal positif bagi stabilitas sosial. Namun, nilai IKUB saat ini masih belum mencapai target akhir RPJM 2029.

Ke depan, pemerintah dan tokoh agama perlu melanjutkan program pembinaan lintas iman dan kebijakan inklusif. Upaya berkelanjutan dibutuhkan agar capaian 2025 menjadi pondasi jangka panjang bagi persatuan nasional.