Menteri Ara Targetkan Akad Rusun Subsidi Meikarta Mulai 2026

Pemerintah menargetkan proses akad pembelian rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimulai pada 2026. Pernyataan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat jumpa pers di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. Akad menjadi tahap pertama bagi masyarakat untuk memesan dan membeli unit. Tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan hunian bagi pekerja berpenghasilan rendah di sekitar kawasan industri Meikarta.

Target akad dan maknanya

Menteri Maruarar menyebut akad berarti masyarakat sudah bisa melakukan pemesanan dan pembayaran untuk rusun subsidi. Proses ini menjadi pintu masuk bagi distribusi unit secara resmi. Menurutnya, persiapan administratif dan teknis dipercepat agar akad bisa dimulai tahun depan.

"Karena kita berencana di tahun ini sudah dimulai ada akad. Akad itu artinya rakyat sudah bisa memesan, sudah bisa mulai membeli daripada rumah susun subsidi yang ada di Meikarta,"

Skala proyek dan lokasi

Proyek rusun subsidi ini disiapkan dalam skala besar. Pemerintah mempersiapkan 141 ribu unit yang akan dibangun secara bertahap. Lokasi tersebar di tiga titik dengan luas lahan total sekitar 30 hektare, yang dihibahkan oleh pihak swasta, Lippo Group.

• Jumlah unit: 141.000 (bertahap)
• Luas lahan: ~30 hektare
• Pengembang lahan: Lippo Group (hibah)

Progres pembangunan dan jadwal

Pembangunan proyek sudah dimulai melalui groundbreaking pada 8 Maret 2026. Menteri mengatakan progres di lapangan menunjukkan kemajuan signifikan dan akan dievaluasi lagi pada Juni. Pemerintah menargetkan penyelesaian bertahap hingga Agustus 2028.

"Mungkin di bulan Juni ini, untuk melihat progresnya, sudah cukup banyak progresnya,"

Dampak bagi pekerja industri

Pemerintah berharap rusun subsidi dapat meringankan kebutuhan hunian pekerja di kawasan industri sekitar Meikarta. Ketersediaan hunian yang terjangkau penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah itu. Dengan banyaknya unit, diharapkan sejumlah besar buruh dapat menempati hunian dekat tempat kerja.

Proyek ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempersempit kesenjangan akses perumahan bagi pekerja industri. Keberhasilan pelaksanaan akad dan konstruksi akan menentukan percepatan distribusi unit pada tahun-tahun mendatang.