Revisi UU Migas Didorong Tarik Investasi Jangka Panjang

Pembahasan revisi Undang-Undang Migas mendesak diselesaikan agar industri hulu migas memiliki pegangan dan kepastian investasi jangka panjang. Pernyataan itu disampaikan Purnomo Yusgiantoro dalam sesi Plenary Special Session IPA Convex 2026 di ICE BSD, Kamis 21 Mei 2026. Para pelaku industri menilai regulasi baru penting untuk menghadapi transisi energi dan menjaga daya tarik investasi.

Regulasi: struktur berlapis perlu penyesuaian

Purnomo mengatakan struktur regulasi energi Indonesia saat ini sudah berlapis, mulai dari UUD 1945 hingga aturan teknis kementerian dan lembaga. Namun ia menilai perlu ada payung hukum yang menyelaraskan kebijakan untuk 20 tahun ke depan.

Menurutnya, aturan strategis tersebut diterjemahkan ke aturan pelaksana seperti Peraturan Menteri, aturan SKK Migas, dan Peraturan BPH Migas. Dengan undang-undang baru, Purnomo berharap penyesuaian kebijakan dapat memberi kepastian yang lebih jelas bagi industri.

"Jadi mudah-mudahan kita akan memiliki regulasi baru. Undang-undang baru tentang migas,"

Kepastian hukum jadi kunci tarik modal

Kepastian hukum menjadi sorotan utama. Kardaya Warnika, Kepala BP Migas 2005–2008, menyatakan masalah utama bukan potensi sumber daya, melainkan kepastian hukum yang lemah sehingga investor menahan ekspansi.

Ia mencontohkan banyak perusahaan memilih memindahkan investasi ke negara seperti Vietnam dan Myanmar karena aturan yang dianggap lebih pasti.

"Apakah potensi di sana lebih baik dari Indonesia? Jawabannya hampir sama. Potensi Indonesia jauh lebih baik. Lalu kenapa mereka pindah ke sana? Karena ada kepastian hukum. Itu saja,"

Isu utama bagi pelaku usaha

Presiden Direktur Medco Energi, Hilmi Panigoro, menyoroti tiga isu utama yang harus diatasi pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi.

• Kepastian hukum dan kesakralan kontrak
• Fleksibilitas fiskal untuk menjaga keekonomian proyek
• Masa depan industri migas di tengah transisi energi

"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kardaya. Kesakralan kontrak dan kepastian hukum,"

Dampak dan prospek

Para pembicara menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan kebutuhan investor. Investor membutuhkan tingkat pengembalian yang menarik karena bisnis eksplorasi penuh risiko dan ketidakpastian.

Percepatan revisi UU Migas dianggap langkah krusial untuk memberikan kepastian jangka panjang, mendukung investasi, dan memastikan transisi energi berjalan tanpa mengorbankan pasokan maupun keekonomian proyek.

Dengan regulasi yang lebih jelas dan fleksibel, pelaku usaha berharap ekspansi kembali menggeliat dan investasi kembali mengalir ke lapangan migas Indonesia.