Rekonstruksi Desa Sade Diperkirakan Butuh Rp25–30 Miliar
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan rekonstruksi Desa Adat Sade di Lombok, NTB, menjadi perhatian pemerintah dan diperkirakan memerlukan anggaran antara Rp25–30 miliar. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR pada Rabu malam, 2 September 2026, saat membahas langkah pemulihan pascakahar.
Perkiraan biaya dan cakupan kerusakan
Fadli Zon menjelaskan jumlah anggaran muncul dari perhitungan luas kawasan dan unit bangunan yang terdampak. Estimasi itu mencakup pemugaran rumah adat, kios, fasilitas ibadah, dan area publik.
"Karena setahu saya kurang lebih untuk rekonstruksi itu mungkin di antara Rp 25 sampai Rp 30 miliar kalau tidak salah. Dengan jumlah 75 rumah adat, 65 kios, ada 1 masjid, dan juga kawasan area,"
Koordinasi lintas kementerian dan pengelolaan dana
Menurut Menbud, rencana rekonstruksi akan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Untuk mencegah tumpang tindih pengelolaan, pengawasan biaya akan dipusatkan di Kementerian Kebudayaan.
"Terkait dengan Kampung Sade kita sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, saya juga sudah bicara dengan Mensesneg. Tinggal bagaimana karena ada beberapa kementerian atau lembaga juga yang terlibat,"
Ia menambahkan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi akan mengkoordinasikan pengelolaan biaya rekonstruksi.
Penataan ruang dan mitigasi kebakaran
Fadli Zon menekankan perlunya evaluasi penempatan dan desain rumah adat agar kejadian serupa tidak terulang. Beberapa rumah adat disebut berdiri sangat berdekatan, sehingga potensi risiko kebakaran meningkat.
"Nah, ini yang sedang kita kaji termasuk juga bagaimana desain rekonstruksinya karena itu beberapa rumah adat itu sangat berdekatan. Aliran listriknya juga perlu dicek, termasuk juga untuk mitigasi bencana terutama tidak ada untuk pemadam kebakaran dan sebagainya,"
Ia mengusulkan penelaahan menyeluruh sebelum mulai merekonstruksi, agar penataan rumah tetap mempertahankan identitas tanpa mengorbankan keselamatan.
"Jadi saya kira ini juga sebelum direkonstruksi perlu ada satu penelaahan supaya ini tidak terulang kembali. Termasuk juga penataan mungkin rumah-rumah adatnya yang begitu mepet, kita berkoordinasi terus dengan sejumlah lembaga,"
Langkah selanjutnya
Pemerintah daerah dan kementerian terkait diminta menyelesaikan kajian teknis dan penetapan penanggung jawab proyek. Dengan koordinasi yang jelas, diharapkan rekonstruksi berlangsung efisien dan mengutamakan keselamatan serta pelestarian identitas budaya Desa Sade.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Tahura Ngurah Rai: Keberhasilan Pelestarian Mangrove Diukur dari Kelangsungan Hidup
UPTD Tahura Ngurah Rai menilai keberhasilan pelestarian mangrove berdasarkan tingkat kelangsungan hidup, buk...
Komisi IX DPR Minta Audit Nasional Keamanan Pangan Program MBG
Komisi IX DPR mendesak audit nasional keamanan pangan Program MBG setelah dugaan keracunan massal di Sidoarj...
BMKG: 11.630 Gempa Susulan Guncang NTT, 168 Dirasakan Warga
BMKG mencatat 11.630 gempa susulan di NTT hingga 3 Sept 2026; 168 kejadian terasa warga, magnitudo tertinggi...
Mangrove Rusak Tingkatkan Risiko Bencana dan Kepunahan Biota
Unud peringatkan kerusakan mangrove tingkatkan risiko bencana dan ancam biota laut; rehabilitasi butuh peraw...
KemenPPPA-BRIN Dorong Pasar Rakyat Bebas Kekerasan Berbasis Gender
KemenPPPA bersama BRIN mendorong pasar rakyat jadi ruang aman, inklusif, dan bebas kekerasan berbasis gender...
Mensos Minta Pengawasan Ketat pada Sekolah Dekat Karhutla
Mensos Saifullah Yusuf minta pengawasan ketat Sekolah Rakyat dekat titik karhutla setelah SRT 1 Kotawaringin...