BGN Ungkap Penyebab 512 Santri Keracunan MBG di Sidoarjo
BGN RI menyatakan kelalaian dalam penerapan SOP pendistribusian menjadi pemicu dugaan keracunan massal pada 512 santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. Peristiwa tersebut terjadi setelah para santri menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), dan diduga berkaitan dengan makanan yang didistribusikan melebihi batas waktu yang ditetapkan.
Temuan BGN: Pelanggaran SOP distribusi
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa MBG seharusnya didistribusikan paling lama 4 jam sejak proses memasak. Namun, investigasi lapangan menunjukkan ada pendistribusian yang berlangsung lebih lama.
"Hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya pendistribusian yang berlangsung lebih dari batas waktu tersebut. Jadi seharusnya itu loading 4 jam selesai dari masak langsung dibagikan, faktanya di lapangan lebih dari 4 jam," kata Ketut kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Ketut menegaskan bahwa MBG tidak menggunakan bahan pengawet. Kondisi itu membuat makanan lebih cepat rusak dan memudahkan pertumbuhan bakteri jika dibiarkan terlalu lama.
"Nah itulah yang menyebabkan keracunan, karena MBG ini kan nggak pakai pengawet. Jadi mudah dia basi, mudah bakterinya cepat berkembang," ucap Ketut.
Dampak pada santri
BGN mencatat total terdampak sebanyak 512 santri berdasarkan hasil investigasi lapangan. Dari jumlah itu, sebagian masih memerlukan penanganan medis.
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Total terdampak | 512 |
| Masih dirawat di rumah sakit | 80 |
| Telah sembuh dan pulang | 312 |
| Sedang observasi | 120 |
Tindakan BGN dan pengawasan lanjutan
BGN menyebut telah menetapkan mekanisme pengawasan dua kali sehari untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan MBG. Pemeriksaan dilakukan pada pukul 17.00 WIB saat bahan makanan masuk dan pukul 02.00 WIB saat proses memasak dimulai.
"Kita setiap hari, dua kali sehari kita melakukan apel kesiagaan MBG, mulai dari jam 2 malam terus jam 5 sore. Karena waktu-waktu itu waktu krusial pemilihan bahan, kalau jam 5 kan sampai, masak jam 2 pagi," ujar Ketut.
Meski ada aturan pengawasan, Ketut mengakui masih ditemukan petugas dan kepala SPPG yang tidak menjalankan ketentuan secara disiplin. Selain itu, sejumlah sekolah disebut terlambat membagikan MBG sehingga melampaui batas waktu yang ditetapkan.
Sebagai respons awal, BGN melakukan investigasi bersama dinas kesehatan setempat dan menghentikan sementara aktivitas SPPG yang terlibat. Langkah ini diambil sambil menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh dan rekomendasi perbaikan prosedur distribusi.
Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan SOP dalam program pemberian makanan gratis. BGN akan melanjutkan pengawasan dan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BGN Peringatkan Akuntan SPPG soal Pelaporan Program MBG
BGN peringatkan akuntan SPPG agar pelaporan dan pengelolaan anggaran Program MBG transparan dan akuntabel de...
Tahura Ngurah Rai: Keberhasilan Pelestarian Mangrove Diukur dari Kelangsungan Hidup
UPTD Tahura Ngurah Rai menilai keberhasilan pelestarian mangrove berdasarkan tingkat kelangsungan hidup, buk...
Komisi IX DPR Minta Audit Nasional Keamanan Pangan Program MBG
Komisi IX DPR mendesak audit nasional keamanan pangan Program MBG setelah dugaan keracunan massal di Sidoarj...
BMKG: 11.630 Gempa Susulan Guncang NTT, 168 Dirasakan Warga
BMKG mencatat 11.630 gempa susulan di NTT hingga 3 Sept 2026; 168 kejadian terasa warga, magnitudo tertinggi...
Mangrove Rusak Tingkatkan Risiko Bencana dan Kepunahan Biota
Unud peringatkan kerusakan mangrove tingkatkan risiko bencana dan ancam biota laut; rehabilitasi butuh peraw...
KemenPPPA-BRIN Dorong Pasar Rakyat Bebas Kekerasan Berbasis Gender
KemenPPPA bersama BRIN mendorong pasar rakyat jadi ruang aman, inklusif, dan bebas kekerasan berbasis gender...