Prabowo Pimpin Ratas Bahas Koperasi Desa Merah-Putih
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas perkembangan program Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP). Ratas dihadiri oleh sejumlah menteri serta kepala lembaga dan badan negara yang terkait dengan percepatan program prioritas tersebut.
Rincian ratas dan kehadiran
Informasi kedatangan para menteri dan pejabat terpantau langsung di kompleks istana. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menyatakan agenda ratas adalah membahas KDMP, namun ia belum mengetahui rincian pembahasan.
"Agenda rapat hari ini katanya membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih. Tapi detailnya saya belum tahu,"
Pernyataan ini disampaikan Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana, menegaskan bahwa topik utama telah ditetapkan namun rincian teknis masih dalam pembahasan internal kabinet.
Fokus pembahasan: operasional KDMP
Menteri Koperasi, Ferry Juliantoro, memperkirakan ratas akan memusatkan perhatian pada mekanisme operasional program. Ia menghubungkan pembahasan ini dengan pidato Presiden pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2026.
"Iya, tentang operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin Beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional,"
Pernyataan Ferry menunjukkan pemerintah ingin memperjelas langkah implementasi setelah pengumuman visi program di tingkat nasional.
Poin kunci yang disampaikan Menkop
Ferry menyebut beberapa poin penting yang kemungkinan dibahas untuk menyukseskan KDMP. Poin-poin tersebut terkait alur distribusi subsidi dan mekanisme pembiayaan koperasi desa.
- Penyaluran barang subsidi melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
- Penyusunan mekanisme pembiayaan, termasuk pengaturan tingkat bunga.
"Yang pertama, tentang barang-barang subsidi itu harus apa, mekanismenya disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga,"
Dampak dan langkah selanjutnya
Rapat ini diharapkan menghasilkan keputusan teknis untuk perbaikan alur distribusi subsidi dan struktur pembiayaan yang jelas. Dengan penguatan tata kelola dan mekanisme operasional, pemerintah menargetkan KDMP dapat menjadi instrumen distribusi dan pembiayaan yang efektif di tingkat desa.
Keputusan lebih lanjut diperkirakan akan diumumkan setelah ratas, ketika detail mekanisme dan regulasi pendukung telah disepakati antar kementerian dan lembaga terkait.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Rosan: OSS Diperkuat dengan Blockchain dan AI
Menteri Rosan menyatakan OSS akan diperkuat dengan blockchain dan AI, ditangani bertahap setelah penundaan a...
BKN: PNS Turun 410 Ribu, PPPK Melonjak Lebih dari 3,2 Juta
BKN catat penurunan PNS 410 ribu dalam lima tahun, sementara PPPK melonjak >3,2 juta; BKN minta penambahan P...
DPR Minta Kementerian UMKM Perkuat Pendampingan Pelaku Usaha
DPR minta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha yang belum tersentuh pembiayaan, termas...
Kemenpar: Event Pariwisata Putar Ekonomi Rp661 Miliar
Kemenpar catat 25 event pariwisata memutar ekonomi Rp661,15 miliar dan KEN menarik 2,46 juta pengunjung hing...
BKN Perkuat Sistem Merit ASN dengan Reformasi Manajemen
BKN memperkuat sistem merit ASN dengan aturan panitia seleksi tanpa pimpinan, e-kinerja harian, dan otomasi...
BPOM Tekankan Integritas Pegawai untuk Perkuat Pelayanan
Kepala BPOM Taruna Ikrar minta pembinaan berakhlak untuk membangun integritas pegawai dan layanan bersih, Ra...