Lemhannas Gandeng KPK Bekali 25 Kepala Daerah Antikorupsi
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan antikorupsi kepada peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III. Kegiatan berlangsung pada 15–28 Juli 2026 dan diikuti oleh 25 kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan utama adalah memperkuat integritas pejabat daerah serta mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Materi Antikorupsi dan Integritas Kepemimpinan
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa KPK akan menjadi salah satu pemateri dalam rangkaian pendidikan. Materi difokuskan pada cara kepemimpinan daerah menjaga integritas dan menerapkan pendidikan antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan.
"Besok akan diberikan materi oleh KPK tentang bagaimana kepemimpinan daerah harus menjaga integritas dan pendidikan antikorupsi, nanti KPK akan menjadi salah satu pemateri,"
— Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas (15 Juli 2026)
Rangkaian Pendidikan dan Kunjungan Akademik
Selain antikorupsi, peserta mendapat pembelajaran nilai kebangsaan, nasionalisme, dan penguatan kepemimpinan. Pendidikan berlangsung intensif selama dua minggu untuk membekali kepala daerah dengan praktik tata kelola yang baik.
Setelah sesi di Lemhannas, peserta dijadwalkan melakukan kunjungan akademik ke Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura. Kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penutup dan Presentasi Hasil
Rangkaian pendidikan akan ditutup dengan presentasi hasil pembelajaran di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Presentasi ini menjadi momen evaluasi implementasi kebijakan dan rencana tindak lanjut di daerah masing-masing.
Peserta dan Harapan
KPPD Angkatan III diikuti 25 kepala daerah, terdiri dari:
- 23 bupati
- 2 wali kota
Ace berharap program ini melahirkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kepemimpinan kuat. Dampak yang diharapkan mencakup percepatan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan kolaborasi antara institusi pendidikan kepemimpinan negara dan penegak integritas, langkah ini ditargetkan membangun budaya pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...