Rosan: OSS Diperkuat dengan Blockchain dan AI
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan sistem Online Single Submission (OSS) akan diperkuat melalui integrasi blockchain dan kecerdasan buatan (AI)
Mengapa OSS perlu ditingkatkan?
Rosan menjelaskan peningkatan sistem diperlukan agar OSS mampu mendukung integrasi layanan elektronik dengan kementerian dan lembaga lain. Kebijakan baru yang memperluas cakupan layanan perizinan menuntut sistem yang lebih andal dan responsif.
Menurut Rosan, tanpa pembaruan, OSS berisiko menjadi lambat dan berat saat dihubungkan ke berbagai instansi pemerintah.
Alasan penundaan dan solusi sementara
Pengembangan OSS sempat tertunda karena tambahan anggaran baru untuk proyek diterima pada Oktober 2025. Kondisi ini membuat proses lelang tidak bisa diselesaikan sesuai sisa waktu pelaksanaan.
Untuk menjaga keberlangsungan operasional, pemerintah menggunakan anggaran pemeliharaan sebagai langkah sementara sambil menyiapkan pengembangan yang berlangsung bertahap.
Teknologi yang akan diintegrasikan
Rosan menekankan bahwa pengembangan OSS akan melibatkan dua teknologi kunci: blockchain untuk keamanan dan jejak transaksi, serta AI untuk meningkatkan automasi dan kecepatan proses perizinan. Proyek peningkatan OSS dirancang sebagai program multi-years.
"Yang kita lakukan justru sekarang kita menggunakan, mengintegrasikan dengan sistem blockchain dan juga dengan AI yang ada. Jadi program ini memang multi-years,"
Tanggapan DPR dan pertanyaan tentang anggaran
Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa mempertanyakan gagalnya realisasi anggaran pengembangan OSS senilai Rp26,46 miliar. Ia menyoroti posisi OSS sebagai tulang punggung pelayanan investasi dan meminta penjelasan mengenai kegagalan tersebut serta langkah untuk mencegah kejadian serupa.
"OSS ini kan online single submission, ini kan tulang punggung pelayanan investasi, Pak. Gimana kok sampai gagal, Siapa yang bertanggung jawab, langkah konkret apa agar persoalan tata kelola ini tidak terulang?"
Pengawasan dan harapan layanan
Rosan menegaskan pengembangan OSS akan dipantau ketat. Tujuannya agar sistem baru memberi pelayanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Dengan langkah bertahap dan integrasi teknologi, pemerintah berharap perizinan investasi menjadi lebih efisien dan transparan.
Ke depan, proses lelang dan realisasi anggaran proyek akan menjadi fokus pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan target pelayanan terpenuhi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Investasi 2025 Lampaui Target, BKPM Serap 2,71 Juta Tenaga Kerja
BKPM mencatat realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun, melampaui target dan menyerap 2,71 juta te...
BKN: PNS Turun 410 Ribu, PPPK Melonjak Lebih dari 3,2 Juta
BKN catat penurunan PNS 410 ribu dalam lima tahun, sementara PPPK melonjak >3,2 juta; BKN minta penambahan P...
DPR Minta Kementerian UMKM Perkuat Pendampingan Pelaku Usaha
DPR minta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha yang belum tersentuh pembiayaan, termas...
Kemenpar: Event Pariwisata Putar Ekonomi Rp661 Miliar
Kemenpar catat 25 event pariwisata memutar ekonomi Rp661,15 miliar dan KEN menarik 2,46 juta pengunjung hing...
BKN Perkuat Sistem Merit ASN dengan Reformasi Manajemen
BKN memperkuat sistem merit ASN dengan aturan panitia seleksi tanpa pimpinan, e-kinerja harian, dan otomasi...
BPOM Tekankan Integritas Pegawai untuk Perkuat Pelayanan
Kepala BPOM Taruna Ikrar minta pembinaan berakhlak untuk membangun integritas pegawai dan layanan bersih, Ra...