Taput Setujui Ranperda Pembentukan BPBD untuk Perkuat Penanggulangan

TARUTUNG — DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Senin, 26 Oktober. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna DPRD Taput di Ruang Rapat Paripurna.

Persetujuan Ranperda dan peserta rapat

Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Taput, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng; Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si; pimpinan organisasi perangkat daerah; serta anggota DPRD Taput. Dalam forum itu, eksekutif dan legislatif menyetujui naskah Ranperda sebagai dasar penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.

Isi pokok Ranperda dan penekanan Pemkab

Pemkab menekankan bahwa pelaksanaan tugas BPBD nantinya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perencanaan dan penganggaran harus transparan serta akuntabel untuk menjamin efektivitas program penanggulangan bencana.

Dokumen Ranperda juga menyoroti pentingnya penetapan target kinerja yang terukur dan penempatan personel sesuai kompetensi serta kebutuhan jabatan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas operasional BPBD dalam merespons kejadian darurat.

Masukan DPRD dan tujuan penguatan kelembagaan

Berbagai masukan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD dijadikan bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan final. Pemerintah memberikan apresiasi atas pemikiran, saran, dan dukungan legislatif selama pembahasan Ranperda.

Dengan penguatan kelembagaan ini, pemerintah daerah berharap penanggulangan bencana menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Fokus mencakup upaya mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, serta pemulihan pascabencana.

Dampak dan harapan ke depan

Pemkab Taput berharap sinergi dengan DPRD terus terjaga agar kebijakan yang dihasilkan mampu meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Penguatan BPBD diharapkan meningkatkan kemampuan daerah menghadapi ancaman bencana alam secara berkelanjutan.

Sebagai langkah selanjutnya, Ranperda akan dilanjutkan ke proses pembahasan teknis dan finalisasi sebelum ditetapkan sebagai perda. Implementasi yang konsisten menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar berdampak pada keselamatan warga.