Prabowo Hadiri Sidang Paripurna DPR pada Harkitnas 2026
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Kehadiran Presiden dimaksudkan untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM), Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), dan RAPBN Tahun Anggaran 2026-2027 kepada parlemen, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Jadwal dan agenda rapat
Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V tahun sidang 2025-2026 akan menjadi forum formal bagi pemerintah untuk menyerahkan dokumen perencanaan anggaran. Agenda utama adalah penyampaian KEM, PPKF, dan rancangan RAPBN 2026-2027 sebagai pengantar pembahasan APBN.
Alasan Presiden hadir
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden memilih hadir karena tanggal rapat bertepatan dengan peringatan Harkitnas. Menurut Prasetyo, momentum itu perlu dimanfaatkan untuk menyatukan visi dan memperkuat perekonomian nasional di tengah ancaman krisis global.
Kebetulan tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum. Menyatukan pandangan dan kekuatan, sebagai satu bangsa terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita.
Respons DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kehadiran Presiden pada penyerahan KEM-PPKF kali ini menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini, kata dia, penyerahan dokumen serupa biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai perwakilan pemerintah.
Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026, jadi kehadiran Presiden boleh dilakukan langsung.
Dampak dan konteks kebijakan
Kehadiran Presiden pada penyerahan KEM-PPKF menandai upaya pemerintah mengedepankan koordinasi politik dan ekonomi menjelang pembahasan anggaran. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memberi sinyal kesatuan kebijakan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selanjutnya, DPR dan pemerintah akan melanjutkan rangkaian pembahasan teknis RAPBN 2026-2027, termasuk pembahasan indikator makro, alokasi belanja, dan kebijakan fiskal yang diusulkan. Kehadiran Presiden diperkirakan akan mempercepat dialog politik tentang arah kebijakan anggaran tahun depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Setujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan
Pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DP...
BGN Uji Sistem Prasmanan MBG di Kelas, Makanan Disajikan Hangat
BGN uji coba penyajian MBG secara prasmanan di kelas sejak 5 Oktober 2026 untuk menjaga makanan hangat dan m...
Airlangga Sebut Keunggulan Maung MV3 Garuda Limousine
Airlangga nilai Maung MV3 Garuda Limousine nyaman dengan kursi reclining, interior mewah, dan teknologi seta...
Hari Cerebral Palsy Sedunia 2026: Tema 'Unique and United' dan Sejarahnya
Hari Cerebral Palsy Sedunia diperingati 6 Oktober 2026 dengan tema Unique and United untuk dorong inklusi da...
MenPPPA Dorong Perlindungan Perempuan dalam RUU Ketenagakerjaan
MenPPPA Arifah Fauzi dorong penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam RUU Ketenagakerjaan untuk cegah...
Pendaftar TKA 2026 Naik Hampir 10%, Capai 4,2 Juta
Pendaftar TKA 2026 naik hampir 10% menjadi 4,2 juta; 3,86 juta menyelesaikan pendaftaran. Tes digelar 26 Okt...