Stok Beras Rekor 5,37 Juta Ton, Pemerintah Antisipasi Kemarau 2026

Pemerintah mencatat stok beras nasional mencapai 5,37 juta ton hingga 18 Mei 2026, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Informasi ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat rapat kerja Komisi IV DPR RI pada 19 Mei 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pemerintah juga melaporkan serapan beras Januari–18 Mei sebesar 2,8 juta ton, atau sekitar 70 persen dari target 4 juta ton tahun 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026.

Angka stok, serapan, dan produksi

Data resmi menunjukkan capaian stok dan produksi yang memperkuat posisi pasokan beras nasional. Pemerintah menilai langkah penyerapan gabah dan penguatan cadangan beras pemerintah menjadi kunci menjaga ketersediaan pangan.

Upaya memperkuat cadangan dan kemandirian pangan

Pemerintah menyatakan memperkuat kemandirian pangan melalui penyerapan gabah dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP). Langkah ini juga diikuti penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri.

"Serapan beras Januari hingga 18 Mei mencapai 2,8 juta ton. Stok nasional juga mencapai 5,37 juta ton," ucap Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

"Indonesia terus memperkuat kemandirian pangan nasional. Agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dalam kondisi apa pun," tambah Sudaryono.

Waspada kemarau dan risiko global

Pemerintah mengantisipasi ancaman musim kemarau panjang pada 2026. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Untuk meredam dampak terhadap produksi pangan, penguatan cadangan beras dinilai strategis.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mengapresiasi langkah pemerintah memperkuat CBP namun mendorong kewaspadaan terhadap risiko krisis pangan global akibat perubahan iklim dan gangguan perdagangan internasional.

"Hingga Mei 2026 stok CBP telah melampaui 5 juta ton. Ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah," ujar Siti Hediati Hariyadi.

Pemerintah dan DPR sepakat menjaga sinergi kebijakan penyerapan gabah, pengelolaan cadangan, dan pemantauan cuaca untuk memastikan ketersediaan beras sampai musim kemarau berlalu.