Lokal

PPKD Diminta Jaga Netralitas Jelang Pilkades Serentak 2026

Bagikan:
Bupati Humbang Hasundutan membuka pembekalan PPKD menjelang Pilkades Serentak 2026 di Doloksanggul

Doloksanggul, Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan meminta Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) menjaga netralitas dan integritas saat membuka pembekalan PPKD di Pendopo Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Kamis (9/7). Permintaan itu disampaikan untuk memastikan pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 berjalan profesional, transparan, dan sesuai peraturan.

Penekanan pada netralitas penyelenggara

Bupati menegaskan panitia tidak boleh memihak salah satu calon. Sikap netral penyelenggara, menurutnya, menentukan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Oleh karena itu, setiap anggota PPKD diwajibkan bekerja sesuai aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi integritas.

Koordinasi lintas pihak dan sosialisasi

Selain menjaga netralitas, Bupati meminta PPKD memperkuat koordinasi dengan perangkat pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Perempuan dan Anak (PMDP2A), serta aparat keamanan. Tujuannya agar seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan lancar.

PPKD juga diminta meningkatkan kegiatan sosialisasi untuk mendorong partisipasi pemilih. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kondusivitas dan memastikan warga memahami mekanisme serta jadwal pemungutan suara.

Peserta pembekalan

Kepala Dinas PMDP2A Humbahas melaporkan jumlah peserta pembekalan. Total peserta mencapai 242 orang, termasuk unsur kecamatan, kepala desa, dan anggota PPKD dari desa-desa penyelenggara Pilkades.

Jabatan Jumlah
Camat 9
Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan 9
Kepala Desa pelaksana Pilkades 28
Anggota PPKD dari 28 desa 196

Jumlah tersebut disampaikan sebagai bagian dari persiapan teknis menyongsong pelaksanaan Pilkades Serentak 2026.

Menuju pelaksanaan yang aman dan akuntabel

Pembekalan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas penyelenggara di tingkat desa dan kecamatan. Dengan koordinasi yang baik dan komitmen netralitas, pemerintah daerah berharap proses pemilihan kepala desa berlangsung aman, tertib, dan akuntabel, sehingga hasilnya diterima luas oleh masyarakat.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait