Sri Untari Ajak Malang Pilah Sampah Basah dan Kering

MALANG — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengajak warga Kota Malang memulai kebiasaan memilah sampah basah dan kering dari rumah untuk mengurangi beban sampah perkotaan dan mengubah limbah menjadi nilai ekonomi. Ajakan itu disampaikan saat Sosialisasi Dewan bertajuk "Transformasi Limbah Organik Domestik Menjadi Aset Ekonomi Terapan untuk Pertanian Perkotaan" di Kota Malang, Minggu (1/11/2026), dalam rangka roadshow di lima kecamatan.

Ajakan pemilahan sampah dari rumah

Sri Untari menilai edukasi keluarga menjadi langkah awal paling efektif menekan volume sampah yang sampai ke TPS dan TPA. Ia menyoroti keterbatasan kapasitas TPA Supit Urang sebagai alasan mendesak untuk bertindak dari rumah.

"Sesuai instruksi Ibu Mega, kita harus melindungi lingkungan dan merawat pertiwi. Saya mengajak masyarakat Kota Malang menjadi pionir lingkungan bersih yang dimulai dari edukasi awal di rumah, yakni pemilahan sampah basah dan kering,"

Penerapan komposter dan manfaat ekonomi

Menurut Sri Untari, sampah organik rumah tangga tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa diolah menjadi produk bernilai. Salah satu metode yang didorong adalah penggunaan komposter untuk menghasilkan pupuk organik cair yang dapat menyuburkan tanaman publik dan taman kota.

"Ijen adalah ikon Kota Malang yang harus kita rawat bersama. Melalui hasil olahan komposter, kita bisa merawat ruang publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran perawatan kota yang terbatas,"

Hasil olahan komposter dapat dimanfaatkan untuk perawatan ruang terbuka hijau, median jalan, dan fasilitas publik lainnya, sehingga mengurangi beban pengeluaran rutin pemerintah daerah.

Penguatan sistem wilayah dan regulasi

Selain tindakan dari rumah tangga, Sri Untari mengusulkan penguatan pengelolaan sampah berbasis kelurahan hingga kecamatan. Salah satu poin penting adalah pengadaan mesin pemroses sampah yang dirancang efisien.

"Saya menyarankan agar pengadaan dipusatkan di tingkat kecamatan agar efektif dan optimal,"

Satu unit mesin pemroses disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp350 juta. Untuk menjamin kesinambungan program, Sri Untari mendorong DPRD Kota Malang menginisiasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah. Bila anggaran daerah terbatas, ia membuka peluang dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Respons DPRD Kota Malang

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyambut inisiatif kolaboratif tersebut dan menegaskan perlunya keterlibatan berbagai pihak mengingat padatnya aktivitas perkotaan yang menghasilkan limbah domestik besar.

"Setiap hari manusia itu pasti menghasilkan sampah. Nah, bagaimana caranya kita memitigasi agar sampah tidak menjadi masalah di kemudian hari? Ini adalah kegiatan kolektif dari hulu ke hilir yang harus kita kawal," ungkap Amithya.

Amithya menambahkan bahwa pengelolaan sampah menjadi bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 untuk memberi payung hukum pada program dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Di ruang yang semakin terbatas, otomatis kita harus mengurangi residu sampah yang dikirim ke TPS dan TPA. Program seperti ini saya kira juga harus masuk dalam rencana kerja kepala daerah agar manfaatnya saling berkesinambungan,"

Langkah konkret yang diusulkan

• Edukasikan pemilahan sampah basah dan kering di tingkat keluarga.
• Perluas penggunaan komposter untuk menghasilkan pupuk organik lokal.
• Pusatkan pengadaan mesin pemroses di tingkat kecamatan untuk efisiensi biaya.
• Rumuskan Perda Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah sebagai payung hukum.
• Upayakan dukungan anggaran melalui BKK Provinsi bila diperlukan.

Melalui kampanye "Hidup Ramah Tanpa Sampah", Sri Untari berharap warga mengubah cara pandang terhadap limbah: bukan sekadar masalah, tetapi sumber manfaat bila dipilah dan dikelola sejak dari rumah.

"Mari kita menjadikan sampah bukan lagi sebagai musuh. Tetapi menjadi teman. Hidup ramah tanpa sampah, sampah yang memberdayakan kita,"