Kediri Perbaiki Data Bansos lewat Pendataan Kependudukan Digital

KEDIRI — Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan pendataan kependudukan digital harus mencerminkan kondisi riil warga agar bantuan sosial tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan saat sosialisasi perbaikan data desil dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kediri, terkini per 28 Oktober 2026.

Pentingnya data akurat untuk ketepatan bansos

Mas Dhito, sapaan Bupati, mengatakan perbaikan data kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pendataan harus melibatkan berbagai pihak agar warga yang berhak tidak kehilangan akses bantuan.

"Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,"

Ia menekankan pendataan tidak boleh didasarkan pada preferensi pribadi seperti like and dislike, melainkan bukti kondisi ekonomi nyata setiap rumah tangga.

Aktivasi IKD dan agen Perlinsos

Pemkab Kediri menjalankan program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian pembangunan sistem perlindungan sosial berbasis digital. Sampai 28 Oktober 2026, tercatat 54.605 warga telah melakukan aktivasi IKD.

Selain itu, pemerintah kabupaten menyiapkan agen Perlinsos untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pendataan. Hingga kini tercatat lebih dari 5.000 agen terdaftar.

Keberadaan agen diharapkan membuka ruang bagi warga untuk mengusulkan nama-nama yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial. Langkah ini dimaksudkan agar perbaikan data tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi informasi dari lingkungan masyarakat.

Peran RT/RW dan verifikasi berbasis lingkungan

Bupati menyatakan pendekatan pendataan harus dilakukan dari bawah (bottom up), dengan RT dan RW berperan memverifikasi kondisi sosial ekonomi di lingkungannya. Verifikasi lokal dianggap penting untuk mengoreksi data yang tertukar antar-desil.

"Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,"

Dengan keterlibatan pemerintah desa, RT/RW, agen Perlinsos, dan masyarakat, Pemkab Kediri berharap akurasi data kemiskinan meningkat sehingga bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Ke depan, pemerintah daerah akan terus mendorong aktivasi IKD dan pelibatan agen serta RT/RW untuk memperkuat mekanisme verifikasi lapangan. Tujuannya memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif sesuai kebutuhan warga.