Pengamat: Gerakan Pangan Murah Perlu Dibarengi Penguatan Produksi
I Gusti Wayan Murjana Yasa, pengamat ekonomi, kependudukan, dan ketenagakerjaan, menilai Gerakan Pangan Murah hanya solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli. Ia mengingatkan pemerintah harus memperkuat sektor produksi, distribusi, dan peningkatan pendapatan masyarakat untuk solusi berkelanjutan, Selasa, 28 Juli 2026 di Jakarta.
Gerakan Pangan Murah: solusi sementara
Menurut Murjana, program pangan murah efektif meredam gejolak harga dalam jangka pendek. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut tidak cukup jika tidak disertai perbaikan pada proses produksi dan distribusi.
"Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah dari sisi lini produksi, kita lebih siap melakukan pemetaan kebutuhan kita berapa. Efektivitas di sisi distribusi dan juga di bagian kanan masyarakat, daya belinya mesti naik, pendapatannya mesti naik,"
Tekanan daya beli dan faktor kenaikan harga
Murjana menjelaskan daya beli masyarakat masih tertekan beberapa bulan terakhir, terutama di Bali. Ia menyebut kenaikan harga biasanya terjadi menjelang hari raya keagamaan dan dipengaruhi faktor musiman serta cuaca.
Beberapa komoditas yang disebut rentan mengalami fluktuasi adalah cabai yang sangat tergantung cuaca, serta bawang merah yang sempat naik sebelum kembali ke tingkat normal.
Perkuat produksi, UMKM, dan distribusi antardaerah
Untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga, Murjana mengusulkan penguatan di beberapa bidang:
- Produksi: pemetaan kebutuhan dan peningkatan kapasitas produksi lokal.
- UMKM dan koperasi: penguatan agar mampu menyerap dan memproses hasil produksi.
- Distribusi: kerja sama antardaerah agar aliran barang sampai ke konsumen tanpa hambatan.
- Peningkatan pendapatan: langkah untuk menaikkan daya beli masyarakat.
"Kerjasama antarwilayah, dan kemudian kita mengajak mitra-mitra kerja kita untuk bersama-sama menanggulangi. Bagaimana agar daya beli masyarakat yang terkan tidak terus-menerus seperti itu,"
Implikasi kebijakan dan harapan ke depan
Murjana berharap pemerintah memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan produk, memperlancar distribusi, dan mendorong kenaikan pendapatan rumah tangga. Ia menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut harus berjalan seiring agar program pangan murah tidak hanya menjadi solusi sementara.
Dengan perbaikan produksi dan distribusi serta dukungan pada UMKM dan koperasi, stabilitas pasokan kebutuhan pokok dinilai lebih mungkin tercapai dalam jangka panjang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
KPAI Minta Pengawasan Ketat untuk Program MBG 3B
KPAI mendesak pengawasan ketat pada Program MBG 3B agar makanan untuk bumil, busui, dan balita aman, bermutu...
Pemerintah Targetkan Revisi UU LLAJ Rampung 2026
Pemerintah menyerahkan 1.200 DIM RUU LLAJ ke DPR dan menargetkan revisi diselesaikan pada 2026 agar dapat di...
Kemensos Buka Kanal WhatsApp untuk Pengaduan Sekolah Rakyat
Kemensos membuka kanal WhatsApp 0887-7171-171 pada 29 Sept 2026 untuk pengaduan Sekolah Rakyat, terbuka bagi...
Indonesia Jajaki Pengalaman India untuk Bangun Infrastruktur Publik Digital
Indonesia menjajaki pengalaman India membangun infrastruktur publik digital untuk integrasi layanan, kata Wa...
Kemacetan Pelabuhan Ketapang: ODOL, Demo, dan Solusi Bersama
Kemacetan di akses Pelabuhan Ketapang disebabkan ODOL, antrean Pelindo, dan demonstrasi; solusinya butuh pen...
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...