BNPT Mitigasi 220 Anak Terpapar Ekstremisme 2024-2025
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap sekitar 220 anak yang terpapar paham ekstremisme sepanjang 2024-2025. Upaya berlangsung di 18 provinsi dan dilakukan lewat rehabilitasi serta reintegrasi sosial bersama kementerian terkait sebagai respons terhadap perubahan pola penyebaran ideologi radikal melalui internet.
Perubahan pola ancaman dan kelompok rentan
Kepala BNPT, Eddy Hartono, mengatakan perkembangan teknologi mengubah strategi kelompok teroris. Internet kini dipakai untuk rekrutmen, propaganda, dan pembinaan, sehingga anak-anak, perempuan, dan remaja menjadi kelompok yang rentan.
"Kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220 orang anak yang tersebar di 18 provinsi," kata Eddy saat mendampingi Menteri Sosial meninjau layanan rehabilitasi di Jakarta, 27 Juli 2026.
Cakupan program dan kolaborasi antar-institusi
Rehabilitasi dan reintegrasi dilaksanakan bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama. BNPT menyasar pemulihan psikologis, penghapusan paparan paham radikal, serta pemulangan ke keluarga dengan dukungan komunitas setempat.
Data penerima layanan dan proses pembinaan
Selain mitigasi terhadap 220 anak, BNPT mencatat pembinaan sekitar 739 anak yang terpapar melalui media sosial. Proses pembinaan meliputi beberapa tahapan kunci:
- Identifikasi awal
- Rehabilitasi psikososial dan medis
- Reedukasi
- Reintegrasi sosial bersama instansi terkait
Layanan yang diberikan dan tindak lanjut
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan Kemensos menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani rangkaian layanan. Layanan itu mencakup rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan, serta reintegrasi sebelum kembali ke masyarakat.
"Setelah di sini kita lakukan rehabilitasi, ada layanan psikososial, rehabilitasi medis. Ada juga pemberdayaan sampai nanti ujungnya reintegrasi," ujar Saifullah Yusuf.
Selama rehabilitasi, penerima manfaat mendapat pendampingan BNPT dan instansi terkait. Setelah dinyatakan siap lewat asesmen, mereka berpeluang memperoleh dukungan modal usaha, perbaikan rumah, dan akses ke program strategis pemerintah.
Konteks kebijakan dan prospek
Eddy Hartono menyebut perubahan pola ancaman mendorong penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase Kedua. Fase ini menitikberatkan pencegahan sejak dini melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Sejak 2023, menurut Menteri Sosial, lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi lewat kolaborasi Kemensos dan BNPT. Program bertujuan agar penerima hidup mandiri, kembali diterima keluarga, dan berintegrasi dengan masyarakat.
Penguatan layanan dan koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk mencegah penularan paham ekstrem pada generasi muda ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...