Wamenko Polkam: Peran PBB dalam Konflik Palestina Belum Optimal
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus, menilai peran PBB dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina masih belum optimal. Pernyataan itu disampaikan pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026. Menurut Lodewijk, kompleksitas geopolitik global menuntut peran komunitas internasional yang lebih efektif untuk mewujudkan perdamaian.
Penilaian terhadap peran PBB
Lodewijk menyoroti dua konflik besar yang berlangsung saat ini sebagai bukti bahwa peran PBB belum mampu menghasilkan penyelesaian signifikan. Ia menyebut perang Rusia-Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Palestina, dan Iran.
Menurutnya, dinamika geopolitik dan kepentingan negara-negara besar membuat respons internasional kurang efektif dalam menyelesaikan akar masalah.
"Memang kalau kita lihat ada dua konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kemudian Israel dengan Palestina, juga Iran. Memang yang Pak Kiai sampaikan benar, peran PBB ini sangat kurang," ujar Lodewijk.
Kebijakan luar negeri Indonesia
Meski mengkritik kinerja PBB, Lodewijk menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah memilih berkontribusi melalui misi peacekeeping daripada terlibat langsung dalam operasi tempur atau peacemaking.
"Indonesia bebas aktif, kita tidak bisa masuk kepada peacemaking karena harus bertempur. Kita masuk untuk peacekeeping, mereka sudah damai, kita menangani," katanya.
Pilihan ini, menurut Lodewijk, mencerminkan upaya menjaga kepentingan nasional sambil mendukung terciptanya perdamaian global tanpa terlibat konflik bersenjata.
Partisipasi di forum internasional
Lodewijk juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendukung rakyat Palestina. Salah satu bukti adalah keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP).
"Indonesia masuk bukan sekadar hadir, dari 20 poin yang dibahas, ada satu poin yang berbicara tentang Palestina. Itulah kepedulian Presiden kita, kita masih menunggu perkembangannya," ujar Lodewijk.
Partisipasi semacam ini dimaknai sebagai bentuk kontribusi diplomatik yang terus dipertahankan oleh pemerintahan.
Konteks global dan langkah ke depan
Lodewijk menegaskan pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi global secara komprehensif sebelum menentukan langkah strategis. Sikap ini bukan karena ketakutan, melainkan kehati-hatian dalam menjaga kepentingan nasional.
"Tentunya kita harus melihat perkembangan situasi global ini secara lebih komprehensif, lebih utuh," ujarnya.
Implikasinya, Indonesia diperkirakan akan terus mengedepankan peran diplomasi dan kontribusi di misi perdamaian internasional sambil menunggu inisiatif global lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik Palestina.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...