Wamenko Polkam: Peran PBB dalam Konflik Palestina Belum Optimal
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus, menilai peran PBB dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina masih belum optimal. Pernyataan itu disampaikan pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026. Menurut Lodewijk, kompleksitas geopolitik global menuntut peran komunitas internasional yang lebih efektif untuk mewujudkan perdamaian.
Penilaian terhadap peran PBB
Lodewijk menyoroti dua konflik besar yang berlangsung saat ini sebagai bukti bahwa peran PBB belum mampu menghasilkan penyelesaian signifikan. Ia menyebut perang Rusia-Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Palestina, dan Iran.
Menurutnya, dinamika geopolitik dan kepentingan negara-negara besar membuat respons internasional kurang efektif dalam menyelesaikan akar masalah.
"Memang kalau kita lihat ada dua konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kemudian Israel dengan Palestina, juga Iran. Memang yang Pak Kiai sampaikan benar, peran PBB ini sangat kurang," ujar Lodewijk.
Kebijakan luar negeri Indonesia
Meski mengkritik kinerja PBB, Lodewijk menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah memilih berkontribusi melalui misi peacekeeping daripada terlibat langsung dalam operasi tempur atau peacemaking.
"Indonesia bebas aktif, kita tidak bisa masuk kepada peacemaking karena harus bertempur. Kita masuk untuk peacekeeping, mereka sudah damai, kita menangani," katanya.
Pilihan ini, menurut Lodewijk, mencerminkan upaya menjaga kepentingan nasional sambil mendukung terciptanya perdamaian global tanpa terlibat konflik bersenjata.
Partisipasi di forum internasional
Lodewijk juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendukung rakyat Palestina. Salah satu bukti adalah keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP).
"Indonesia masuk bukan sekadar hadir, dari 20 poin yang dibahas, ada satu poin yang berbicara tentang Palestina. Itulah kepedulian Presiden kita, kita masih menunggu perkembangannya," ujar Lodewijk.
Partisipasi semacam ini dimaknai sebagai bentuk kontribusi diplomatik yang terus dipertahankan oleh pemerintahan.
Konteks global dan langkah ke depan
Lodewijk menegaskan pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi global secara komprehensif sebelum menentukan langkah strategis. Sikap ini bukan karena ketakutan, melainkan kehati-hatian dalam menjaga kepentingan nasional.
"Tentunya kita harus melihat perkembangan situasi global ini secara lebih komprehensif, lebih utuh," ujarnya.
Implikasinya, Indonesia diperkirakan akan terus mengedepankan peran diplomasi dan kontribusi di misi perdamaian internasional sambil menunggu inisiatif global lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik Palestina.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan 2.000 Kampung Nelayan untuk Kesejahteraan
Pemerintah akan membangun 2.000 kampung nelayan mulai 2026, lengkap balai lelang, pabrik es, cold storage, d...
Pemerintah Percepat Program Makan Bergizi Gratis dalam Dua Tahap
Pemerintah percepat program Makan Bergizi Gratis dalam dua tahap: satu bulan fokus 3T dan pondok pesantren,...
Kemkomdigi Raih Predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
Kemkomdigi mendapat predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dari ORI untuk 2024–2025 dengan skor 8...
Wamenko: Ketahanan Pangan Kian Menguat, Stok Beras 5 Juta Ton
Pemerintah perkuat ketahanan pangan dengan cadangan beras 5 juta ton; stok dinilai cukup hadapi El Nino dan...
Pertagas Gelar Office Adventure Day Rayakan Hari Anak Nasional
Pertagas menggelar Office Adventure Day pada 25 Juli 2026, menghadirkan ruang bermain edukatif bagi 35 anak...
Setahun Tanpa Impor, Indonesia Surplus 4,2 Juta Ton Beras
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia setahun tak impor beras sehingga tercapai surplus 4,2 juta...