KUII 2026: Lodewijk Paulus Tegaskan Politik Adalah Ibadah
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya menjadi bentuk pengabdian kepada bangsa, bukan jalan mengejar kekayaan atau kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan pada hari kedua Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Sabtu 25 Juli 2026, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Inti pernyataan
Lodewijk menekankan bahwa pembangunan sistem politik nasional harus dimulai dari paradigma yang benar tentang hakikat politik. Ia menegaskan pentingnya mengembalikan politik sebagai pelayanan publik demi kepentingan bersama.
"Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan kekayaan atau kekuasaan,"
Pesan ini ia sampaikan sebagai kritik terhadap praktik politik yang kerap mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok.
Tantangan politik nasional
Menurut Lodewijk, tantangan politik di Indonesia tidak hanya dipengaruhi dinamika geopolitik, tetapi juga praktik internal yang melemahkan kualitas demokrasi. Ia merinci sejumlah masalah yang perlu perhatian bersama.
- Politik transaksional berbiaya tinggi
- Kampanye negatif dan politik hitam
- Pengaruh oligarki dan politik dinasti
- Demokrasi yang masih sebatas prosedur, bukan substansi
Lodewijk menilai persoalan tersebut berpotensi mengulang penyimpangan jika paradigma politik tidak berubah.
Solusi dan ajakan
Untuk membalik tren negatif itu, Lodewijk mengajak seluruh elemen umat Islam membangun paradigma politik yang menempatkan kepentingan bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan umat.
"Kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara adalah bagian dari kepentingan umat,"
Dia juga mendorong pendidikan politik berbasis nilai-nilai Wasathiyah dan Rahmatan lil 'Alamin, serta mendorong pemilih memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, dan program kerja — bukan janji politik atau uang.
Dampak bagi masa depan
Lodewijk menekankan bahwa pencapaian Indonesia Emas 2045 bergantung pada kemampuan sistem politik menghasilkan pemerintahan yang bermoral, transparan, dan berpihak pada rakyat. Perbaikan, menurutnya, harus dimulai dari peningkatan kualitas politik dan partisipasi aktif masyarakat.
"Tidak ada perbaikan politik tanpa perbaikan diri kita sendiri, dan tidak ada perbaikan bangsa tanpa peran aktif umat,"
Seruan tersebut menjadi panggilan kolektif untuk memperkuat sinergi antara partai politik, organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh masyarakat, dan penyelenggara negara demi demokrasi yang lebih berkeadilan dan bermartabat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...