KUII 2026: Lodewijk Paulus Tegaskan Politik Adalah Ibadah

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya menjadi bentuk pengabdian kepada bangsa, bukan jalan mengejar kekayaan atau kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan pada hari kedua Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Sabtu 25 Juli 2026, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Inti pernyataan

Lodewijk menekankan bahwa pembangunan sistem politik nasional harus dimulai dari paradigma yang benar tentang hakikat politik. Ia menegaskan pentingnya mengembalikan politik sebagai pelayanan publik demi kepentingan bersama.

"Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan kekayaan atau kekuasaan,"

Pesan ini ia sampaikan sebagai kritik terhadap praktik politik yang kerap mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok.

Tantangan politik nasional

Menurut Lodewijk, tantangan politik di Indonesia tidak hanya dipengaruhi dinamika geopolitik, tetapi juga praktik internal yang melemahkan kualitas demokrasi. Ia merinci sejumlah masalah yang perlu perhatian bersama.

• Politik transaksional berbiaya tinggi
• Kampanye negatif dan politik hitam
• Pengaruh oligarki dan politik dinasti
• Demokrasi yang masih sebatas prosedur, bukan substansi

Lodewijk menilai persoalan tersebut berpotensi mengulang penyimpangan jika paradigma politik tidak berubah.

Solusi dan ajakan

Untuk membalik tren negatif itu, Lodewijk mengajak seluruh elemen umat Islam membangun paradigma politik yang menempatkan kepentingan bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan umat.

"Kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara adalah bagian dari kepentingan umat,"

Dia juga mendorong pendidikan politik berbasis nilai-nilai Wasathiyah dan Rahmatan lil 'Alamin, serta mendorong pemilih memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, dan program kerja — bukan janji politik atau uang.

Dampak bagi masa depan

Lodewijk menekankan bahwa pencapaian Indonesia Emas 2045 bergantung pada kemampuan sistem politik menghasilkan pemerintahan yang bermoral, transparan, dan berpihak pada rakyat. Perbaikan, menurutnya, harus dimulai dari peningkatan kualitas politik dan partisipasi aktif masyarakat.

"Tidak ada perbaikan politik tanpa perbaikan diri kita sendiri, dan tidak ada perbaikan bangsa tanpa peran aktif umat,"

Seruan tersebut menjadi panggilan kolektif untuk memperkuat sinergi antara partai politik, organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh masyarakat, dan penyelenggara negara demi demokrasi yang lebih berkeadilan dan bermartabat.