Bobby Nasution Wacanakan Penyesuaian Tarif PKB untuk Pemerataan PAD

Medan, 31 Agustus 2026 — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di sejumlah daerah untuk mendorong pemerataan penerimaan pajak antarkabupaten/kota. Wacana ini muncul setelah penerapan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan langsung dialokasikan ke daerah sesuai jumlah kendaraan.

Alasan pengusulan dan dampak opsen PKB

Bobby menilai skema opsen saat ini berpotensi memperlebar kesenjangan fiskal karena penerimaan terkonsentrasi di wilayah dengan populasi kendaraan terbesar. Ia menunjuk Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang sebagai daerah yang paling banyak menerima aliran pajak kendaraan.

"Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,"

Strategi untuk mendorong pendaftaran kendaraan di daerah asal

Bobby menjelaskan penurunan tarif PKB di daerah tertentu bisa menjadi insentif agar pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya di daerah asal. Tujuannya agar penerimaan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar dan agar ada distribusi PAD yang lebih merata.

Data penerimaan dan target PAD

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara, realisasi penerimaan hingga Agustus 2026 tercatat mencapai Rp3,86 triliun atau 55,41 persen dari target tahunan Rp6,96 triliun. Bobby menilai capaian ini masih perlu dipacu agar target akhir tahun bisa diraih.

"Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 persen hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini,"

Respons Kemendagri dan langkah lain yang direncanakan

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengapresiasi inisiatif rakor tetapi mengingatkan masih ada sumber penerimaan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah, CSR, dan Baznas sebagai potensi tambahan.

"Karenanya kerja sama kolaborasi dalam peningkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta realisasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini,"

Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby atas upaya peningkatan PAD Sumut.

Peserta rakor dan tindak lanjut

Rakor di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari langkah konkret optimalisasi penerimaan dan distribusi DBH pajak provinsi.

• Pejabat Jasa Raharja
• Ketua Baznas Sumut
• Pj Sekdaprov Sumut
• Para bupati/wali kota se-Sumut
• Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sumut

Salah satu langkah non-pajak yang disebutkan adalah rencana meluncurkan BLUD bidang Olahraga pada November mendatang sebagai upaya diversifikasi sumber PAD.

Wacana penyesuaian tarif PKB kini menjadi bagian dari diskusi antar-pemda untuk mencapai pemerataan fiskal. Ke depan, keputusan penyesuaian tarif akan bergantung pada pembahasan teknis antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait.