Sertijab Kepala Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Yosef Leonard Resmi Menjabat

Rantauprapat, 31 Agustus – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan acara pisah sambut Kepala Lapas pada Senin (31/8). Jabatan resmi diserahterimakan dari Khairul Bahri Siregar kepada Yosef Leonard Sihombing di lingkungan Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Prosesi dipimpin pimpinan Kanwil

Prosesi Sertijab dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang. Acara berlangsung tertib dan merupakan bagian dari rotasi kepemimpinan yang rutin di lingkungan pemasyarakatan.

Alasan dan tujuan pergantian

Pergantian kepala lapas ini dimaknai sebagai estafet tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Tujuannya untuk memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga binaan dan masyarakat sekitar.

Harapan terhadap kepemimpinan baru

Jajaran Lapas berharap kepemimpinan Yosef Leonard Sihombing dapat melanjutkan program yang sudah berjalan dan menghadirkan inovasi. Fokus utama yang diharapkan meliputi peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan, serta menjaga integritas dan keamanan lingkungan Lapas.

• Meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan
• Memperkuat kerja sama dengan pihak kepolisian, pengadilan, dan pemangku kepentingan lain
• Menjaga integritas dan keamanan fasilitas pemasyarakatan
• Mendorong inovasi dalam program pembinaan

Apresiasi untuk pejabat lama

Dalam kesempatan yang sama, jajaran Lapas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Khairul Bahri Siregar atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Penghargaan itu menandai penutupan tugas Khairul dan harapan agar kiprah beliau memberi dampak positif bagi lembaga.

Langkah ke depan

Dengan terjadinya pergantian ini, Lapas Kelas IIA Rantauprapat diharapkan semakin maju, profesional, dan mampu memberikan pelayanan pemasyarakatan yang optimal. Kepemimpinan baru dipandang sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan pemenuhan hak serta pembinaan warga binaan.